PROFIL PIMPINAN

ISTILAH-ISTILAH DPRK

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

Tentukan Pilihan Anda

Pendapat Anda Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe ?

PARIPURNA ISTIMEWA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2014 DAN PEMBUKAAN MASA SIDANG I TAHUN 2015

Published in Info Terkini
Written by  23 January 2015
Rate this item
(0 votes)

Pada Hari Kamis Tanggal 22 Januari 2015 DPRK Lhokseumawe mengadakan Rapat  Paripurna Istimewa dengan agenda acara yaitu Penutupan Masa Persidangan III DPRK Lhokseumawe Tahun Sidang 2014 dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Istimewa  ke-I Masa Persidangan I DPRK Lhokseumawe Tahun 2015 dengan acara Pembukaan Masa Persidangan I DPRK Lhokseumawe Tahun 2015.

Rapat Paripurna Istimewa ini dipimpin oleh Ketua DPRK Lhokseumawe M.Yasir yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRK Lhokseumawe yang dihadiri oleh Wakil Walikota Lhokseumawe, juga dihadiri oleh Unsur Muspida, dan seluruh SKPD Kota Lhokseumawe serta Anggota DPRK Lhokseumawe.

Rapat Paripurna Istimewa ini dilaksanakan berdasarakan hasil rapat Badan Musyawarah DPRK Lhokseumawe tanggal 19 Januari 2015, dan pada Penutupan Masa Persidangan III DPRK Lhokseumawe Tahun 2014 ini, M.Yasir menyampaikan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan DPRK Lhokseumawe sesuai rencana kegiatan dewan dalam Masa Persidangan III mulai bulan September s.d. Desember 2014 dan dalam Masa Persidangan Masa Persidangan III Tahun 2014 DPRK Lhokseumawe, telah dilakukan  beberapa kegiatan seperti :

a.    Rapat-rapat Paripurna Istimewa :

1.      Rapat Paripurna Istimewa I Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK Lhokseumawe Masa Jabatan 2014-2019.

2.      Rapat Paripurna Istimewa II Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRK Lhokseumawe Masa Jabatan 2014-2019.

 

b.    Rapat-Rapat Paripurna :

1.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Badan Legislasi terhadap rancangan Qanun Kota Lhokseumawe.

2.      Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Personalia Gabungan Komisi terhadap rancangan Qanun Kota Lhokseumawe

3.      Rapat Paripuna dalam rangka Penetapan Keputusan tentang Persetujuan DPRK Lhokseumawe terhadap rancangan Qanun Kota Lhokseumawe untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

4.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Hasil Kunjungan Kerja Anggota DPRK Lhokseumawe ke luar daerah.

5.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Rancangan KU APBK dan PPAS APBK Lhoksemawe Tahun 2015.

6.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pengumuman nama dan komposisi fraksi-fraksi DPRK Lhokseumawe

7.      Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan nama-nama calon Pimpinan DPRK Lhokseumawe Masa Jabatan 2014-2019.

8.      Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Keputusan DPRK Lhokseumawe terhadap Peraturan DPRK Lhoksemawe tentang Tata Terib DPRK Lhokseumawe Masa Jabatan 2014-2019.

9.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian dan Penetapan Komposisi Personalia Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan DPRK Lhokseumawe.

10.    Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Badan Anggaran DPRK Lhokseumawe.

Selanjutnya M.Yasir menjelaskan bahwa dalam Masa Sidang I sampai dengan Masa Sidang III Tahun 2014 ini DPRK Lhokseumawe telah menetapkapkan 3 (tiga) Rancangan Qanun menjadi Qanun Kota Lhokseumaweyaitu :

 

1.    Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025.

2.    Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017.

3.    Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2014 tentang Mukim.

 

Adapun Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe yang belum dilakukan pengesahan dan masih dalam proses Penyempurnaan dalam tahun 2014 sebanyak 1 (satu) Rancangan Qanun dan akan dilakukan Pengesahan dalam Tahun Anggaran 2015 yaitu :

 

-     Rancangan Qanun Gampong

 

           

Setelah selesainya pembacaan doa, maka acara penutupan Masa Persidangan III DPRK Lhokseumawe tahun sidang 2014  telah selesai dan langsung dilanjutkan dengan Agenda Rapat Kedua yaitu Rapat Paripurna Istimewa  ke-I Masa Persidangan I DPRK Lhokseumawe Tahun 2015 dengan agenda penyampaian realisasi kegiatan yang akan dilaksanakan DPRK Lhokseumawe sesuai dengan rencana kerja DPRK Lhokseumawe Tahun 2015. Adapun Rencana kerja kegiatan Dewan dalam Masa Persidangan I dari bulan Januari s.d. April adalah sebagai berikut :

1.        Rapat Paripurna Istimewa

2.        Rapat-rapat Paripurna DPRK

3.        Pembahasan LKPJ Walikota Lhokseumawe Tahun 2014

4.        Rapat dan kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRK sesuai dengan bidangnya

5.        Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I

6.        Mengikuti Orientasi, pelatihan dan seminar guna meningkatkan kapasitas bagi Anggota DPRK sesuai fungsi, tugas dan wewenang DPRK.

7.        Sosialisasi peraturan perundang-undangan

8.        Penutupan Masa Persidangan I

Pada kesempatan ini Ketua DPRK Lhokseumawe, M.Yasir juga mengharapkan agar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK melalui Komisi-komisi DPRK yang telah terbentuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dewan. Melalui fungsi ini DPRK diharapkan menunjukkan kinerja dengan baik sehingga memberi dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat.

 

Selanjutnya disampaikan pula Sambutan Walikota Lhokseumawe yang dibacakan oleh Wakil Walikota, M.Nazaruddin dimana Pemerintah kota Lhokseumawe mengharapkan kepada Legislatif agar dapat menetapkan regulasi yang selalu sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Lhokseumawe demi kesejahteraan Pemerintah Kota Lhokseumawer serta dapat melahirkan Qanun-qanun untuk kemaslahatan Masyarakat Kota Lhokseumawe .

LOKASI KAMI

Gedung Kantor



Alamat Kami

KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA (DPRK)

LHOKSEUMAWE

Jln. Merdeka, Telp. 0645-630830 Fax. 0645-630850

Lhokseumawe 24351

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.dprk-lhokseumawekota.go.id