DPRK LHOKSEUMAWE KEMBALI SAHKAN 10 RAQAN

Published in Info Terkini
Written by  13 January 2016
Rate this item
(0 votes)

 

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, dipenghujung Tahun 2015 bertepatan pada Senin Tgl 28 Desember 2015 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRK Lhokseumawe telah mengesahkan Sepuluh Rancangan Qanun (Raqan) menjadi Qanun Kota Lhokseumawe, Kesepuluh Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe tersebut, Diantaranya yaitu meliputi :

1.             Raqan tentang Pengelolaan Sampah.

2.             Raqan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

3.             Raqan tentang Izin Mendirikan Bangunan.

4.             Raqan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

5.             Raqan tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

6.             Raqan tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

7.             Raqan tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

8.             Raqan tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang SOTK Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRK.

9.             Raqan tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang SOTK Dinas, LTD dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

10.         Raqan tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2010 tentang SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

Rapat Paripurna tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, M.Yasir yang turut didampingi oleh Sekretaris Dewan, Murtabuddin, SIP bersama Kabag Risalah dan Persidangan Yuswardi Yunus, SKM, selain itu pada kesempatan tersebut juga hadir para Anggota DPRK, Sedangkan dari pihak eksekutif dihadiri oleh Sekda Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar,SH,MM dan sejumlah Kepala SKPK serta Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Dalam rapat tersebut juga turut disampaikan juga pendapat akhir fraksi  dan untuk Fraksi Partai Aceh menyoroti terkait dengan Qanun tentang Izin mendirikan bangunan dimana untuk menertibkan perizinan dan pengawasan penggunaan bangunan meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselematan bagi yang menempati bangunan tersebut, sehingga semua bangunan dikota Lhokseumawe dapat memenuhi standar juga dengan menampilkan ciri khas kedaerahan selain itu fraksi PA pada prinsipnya menyetujui terhadap penetapan Qanun tersebut dan mengharap agar qanun tersebut dapat disesuaikan dengan aturan terbaru dan juga menurut kebutuhan yang ada, selanjutnya Fraksi Koalisi bersama menyampaikan beberapa hal terkait dengan Rancangan Qanun tersebut diantaranya yaitu :

1.              Terkait Rancangan Qanun Izin Mendirikan Bangunan.

Fraksi KoalisiBersama , melihat kesempurnaan penjelasan dari Bab I pasal 1 point 9  ketentuan umum dari Rancangan Qanun Izin Mendirikan Bangunan tersebut diatas, kami menilainya sudah sangat sempurna, tetapi realisasi pelaksanaan dilapangan tidak terjadi demikian, ada banyak ketentuan dan peraturan-peraturan yang sudah menjadi ketentuan ataupun syarat-sayarat dalam mendirikan bangunan, tidak diindahkan oleh pihak tertentu baik pribadi, kelompok, maupun  Badan. Dalam kesempatan ini Fraksi Koalisi Bersama berharap kepada Pemerintah dengan instansi terkaitnya agar dapat mensosialisasikan  kembali apa-apa yang telah menjadi ketentuan atau syarat-syarat  bagi perusahaan, perorangan dan Badan yang berkeiginan mendirikan Bangunan, sehingga apa yang menjadi ketentuan dalam Rancangan Qanun Izin Mendirikan Bangunan dapat terlaksana dengan baik dan benar, sehingga apa yang menjadi hak-hak masyarakat dalam menikmati fasilitas  umum tidak di serobot oleh orang-orang yang rakus dan tamak, dalam hal ini  Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pelayanan, dan  penyelenggaran pemerintahan harus tegas dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku baik  dengan pendekatan persuasif dan bila perlu pendekatan defresif, dengan maksud guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

 

2.              Terkait dengan Rancangan Qanun Perubahan Ketiga Atas Qanun  Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  Kota Lhokseumawe.

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan struktur organisasi pada bagian Pemerintahan, Bagian Hubungan Masyarakat dan sistem Informasi serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe,  untuk itu guna mengsikapi kesempurnaan dalam tata kerja Sekretariat Daerah maupun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, Fraksi Koalisi Bersama (F-KB), memandang perlu adanya penyesuaian dan  penyempurnaan dalam tata kerja, guna memaksimalkan kinerja Eksekutif  dan Legislatif  Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan  bersih  terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3.      Terkait dengan Rancangan Qanun Pengelolaan Sampah

Dalam ajaran Agama Islam mengutamakan kebersihan, keindahan, dan ketertiban, merupakan faktor yang sangat utama dan merupakan cerminan dari keimanan seseorang, dan hal ini merupakan bagian dari segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe maupun oleh masyarakat sendiri, demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat,dalam mengsikapi Rancangan Qanun Pengelolaan Sampah, Fraksi Koalisi Bersama dalam kesempatan ini menghimbau kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe agar dalam Pengelolaan Sampah dilakukan secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, efesien, dan berbudaya. Sehingga Pengelolaan sampah secara proposional selain bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat, kualitas dan kebersihan lingkungan, serta dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi.

Sedangkan untuk Pendapat Akhir Fraksi Demokrat bersatu dalam pengesahan qanun ini juga menyampaikan beberapa hal yang perlu dikritisi, diantaranya yaitu :

Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Sampah

terkait dengan pola pengelolaan sampah saat ini F-DB melihat bahwa masih menggunakan metode kumpul – angkut – buang sehingga di TPA belum ada kegiatan proses pengolahan, yang berdampak TPA cepat penuh. Kita meminta Pemerintah daerah secara bertahap dapat merubah paradigma kumpul – angkut – buang menjadi kumpul – proses.Dan harapannya dengan lahirnya Qanun pengelolaan sampah ini memperjelas pembagian tugas antara Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe maupun peran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih. Selain itu, meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi dan menangani sampah.F-DB juga mengingatkan pihak eksekutif untuk tetap mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menjaga kebersihan. Diharapkan pula dengan ditetapkannya qanun ini tidak ada penumpukan sampah seperti saat ini. Dan apabila Qanun tersebut sudah dijalankan, Pemerintah daerah dapat melengkapi sarana pendukung, seperti menyiapkan tong sampah sebanyak-banyak, mobil sampah yang lengkap dengan pekerjanya, tempat pembuangan akhir (TPA) yang memenuhi standar, Qanun Pengelolaan Sampah ini memang merupakan upaya pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam mewujudkan Lhokseumawe menjadi kota bersih. Karena dalam Qanun ini mengatur adanya denda bagi yang membuang sampah sembarangan, terutama di daerah perkotaan karena kita melihat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Kita berharap dengan di berlakukannya denda tersebut, akan mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarang.Namun, sebelum Qanun ini diterapkan, sebagai langkah awal Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Banyak hal yang diatur di dalam Qanun ini, Sehingga perlu sosialisasi dulu. Baik itu aturan membuang sampah di lokasi yang dilarang maupun berapa jumlah yang harus dibayarkan terhadap yang melanggar aturan ini nanti. Selain itu Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan soal pemberlakuan denda jangan terlalu memberatkan, mengingat pendapatan ekonomi masyarakat masih tergolong minim.

Rancangan Qanun Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Terkait dengan Rancangan Qanun tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan kita berharap pemerintah daerah dapat memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat agar qanun ini benar-benar dipahami dan tidak menjadi sebagai persoalan baru masyarakat dalam upaya memenuhi Pendapatan Asli Daerah dan juga kita tidak menginginkan bahwa dengan adanya Qanun ini masyarakat merasa kesan rumit, dan semakin sulit dalam mengurus izin mendirikan bangunan sehingga masyarakat enggan berurusan dengan pembuatan surat izintersebut.

Rancangan Qanun Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Terkait dengan Rancangan tersebut, F-DB melihat bahwa Potensi akan tempat khusus parkir di Kota Lhokseumawe sangatlah berpotensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah semoga dengan adanya Qanun ini  diharapkan potensi yang ada bisa ditarik semaksimal mungkin. Selain itu pengelolaan terhadap parkir harus dilaksanakan secara sah jangan sampai dilakukan oleh para Juru Parkir Liar.

Sebaliknya terhadap pelayanan parkir ini sebaiknya Pemko Lhokseumawe harus memiliki pemetaan yang jelas terhadap parkir di tepi jalan umum seperti tepi jalan umum mana yang akan digunakan sebagai tempat parker Khusus, lalu perlu adanyan pemasangan tanda kawasan parkir pada tepi jalan yang dimaksud. Hal ini juga dimaksudkan untuk membangun kesadaran kemasyarakat akan kewajiban penggunaan terhadap tepi jalan umum.

 

ISTILAH-ISTILAH DPRK

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

Tentukan Pilihan Anda

Pendapat Anda Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe ?