RAPAT PARIPURNA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2015 DAN PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2016.

Published in Info Terkini
Written by  12 February 2016
Rate this item
(0 votes)

DPRK Lhokseumawe, memasuki tahun 2016 menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penutupan masa persidang III DPRK Lhokseumawe Tahun Sidang 2015 dan pembukaan masa persidangan I DPRK Lhokseumawe Tahun Sidang 2016. bertempat di ruang sidang DPRK Lhokseumawe, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Suryadi,SE,MM bersama Wakil ketua, T.Sofianus serta dihadiri oleh Asisten I mewakili Sekretaris Daerah,  Anggota DPRD dan seluruh unsur Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

     Wakil Ketua DPRK, Suryadi,SE,MM dalam pidatonya Pada Penutupan Masa Persidangan III DPRK Lhokseumawe Tahun 2015 ini, menyampaikan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan DPRK Lhokseumawe sesuai rencana kegiatan dewan dalam Masa Persidangan III mulai bulan September s.d. Desember 2015 adalah sebagai berikut :

 

a.    Rapat-rapat Paripurna Istimewa :

1.      Rapat Paripurna Istimewa Keenam DPRK Lhokseumawe Tahun 2015 Dalam Rangka Penutupan Masa Persidangan Kedua DPRK Lhokseumawe Tahun Sidang 2015

2.      Rapat Paripurna Istimewa Ketujuh DPRK Lhokseumawe Tahun 2015 Dalam Rangka Pembukaan Masa Persidangan Ketiga DPRK Lhokseumawe Tahun Sidang 2015

 

b.    Rapat-Rapat Paripurna DPRK :

1.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Rancangan KU APBK dan PPAS APBK Lhokseumawe Tahun 2016

2.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Rancangan KU APBK dan PPAS APBK Lhokseumawe Tahun 2016

3.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBK Lhokseumawe Tahun 2016

4.      Rapat Paripurna tentang Pembentukan Personalia Gabungan Komisi Dalam Rangka Pembahasan Terhadap Rencana APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016

5.      Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Keputusan Tentang Persetujuan DPRK Terhadap Rancangan Qanun APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016

6.      Rapat ParipurnaDalam Rangka Penetapan Keputusan Tentang Persetujuan DPRK Lhokseumawe Terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe

7.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRK  Lhokseumawe ke Luar Daerah Tahun 2015

8.      Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Kegiatan Reses Anggota DPRK Lhokseumawe Masa Persidangan III Tahun 2015

 

Dan selanjutnya Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe juga menyampaikan bahwa dalam Masa Persidangan I sampai dengan Masa Persidangan III Tahun 2015 ini telah memparipurnakan 15 (lima belas) rancangan qanun, 10 (sepuluh) diantaranya masih dalam tahap evaluasi Gubernur Aceh antara lain :

1.        Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pengelolaan Sampah;

2.        Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

3.        Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Izin Mendirikan Bangunan;

4.        Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

5.        Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum dan Retribusi tempat Khusus Parkir;

6.        Rancangan Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor   2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

7.        Rancangan Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK;

8.        Rancangan Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang SOTK Dinas, LTD dan Kecamatan Kota Lhokseumawe;

9.        Rancangan Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

10.    Rancangan Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

 

Sedangkan 5 (lima) Rancangan Qanun yang telah ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1.    Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;

2.    Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencabutan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

3.    Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor  5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

4.    Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Lhokseumawe; dan

5.    Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.

 

 

setelah melakukan penutupan masa persidangan III tahun 2015 kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Istimewa I DPRK Lhokseumawe Tahun 2016 Dalam Rangka Pembukaan Masa Persidangan I DPRK Lhokseumawe Tahun Sidang 2016, dimana disampaikan terkait dengan realisasi kegiatan yang akan dilaksanakan DPRK Lhokseumawe sesuai dengan rencana kerja DPRK Lhokseumawe Tahun 2016. Adapun Rencana kerja kegiatan Dewan dalam Masa Persidangan I dari bulan Januari s.d. April adalah sebagai berikut :

1.        Rapat Paripurna Pengumuman Rancangan Qanun Prioritas tahun 2016.

2.        Rapat Paripurna Penyampaian Laporan dan Penetapan Keputusan DPRK Tentang Rencana Kerja DPRK Lhokseumawe Tahun 2016

3.        Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I

4.        Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun 2015.

5.        Pembahan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksaan APBK Tahun 2015.

6.        Penjaringan dan Penyaringan Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe. 

7.        Rapat dan kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRK sesuai dengan bidangnya

8.        Mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan kapasitas bagi Anggota DPRK sesuai fungsi, tugas dan wewenang DPRK.

9.        Sosialisasi peraturan perundang-undangan

ISTILAH-ISTILAH DPRK

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

Tentukan Pilihan Anda

Pendapat Anda Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe ?