PROFIL PIMPINAN

ISTILAH-ISTILAH DPRK

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

Tentukan Pilihan Anda

Pendapat Anda Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe ?

DPRK LHOKSEUMAWE PARIPURNAKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Published in Info Terkini
Written by  16 February 2016
Rate this item
(0 votes)

Lhokseumawe, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2016, Bertempat di Ruang Sidang DPRK Lhokseumawe, Dewan memparipurnakan Program Legislasi daerah yang memuat daftar Rancangan Qanun.

Rapat yang dibuka serta  dipimpin langsung oleh ketua M Yasir dan dihadiri oleh Sekdako, Dasni Yuzar,SH,MM, para staf ahli, asisten dan sejumlah pejabat SKPD.

Setelah menyampaikan pidato pembuka tersebut, Ketua langsung memberikan kesempatan kepada Badan Legislasi untuk menyampaikan laporan Banleg yang diwakili oleh Roslina,S.Kom  dan dalam laporannya Wakil Ketua Banleg menyampaikan bahwa Prolegda adalah instrumen perencanaan Program pembentukan Qanun yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. Secara operasional, Prolegda memuat daftar Raqan yang disusun dalam rangka pelaksanaan UUPA dan kebutuhan riil masyarakat.

Dan Badan Legislasi menyampaikan bahwa untuk Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe Program Legislasi Kota (Prolek) Lhokseumawe Tahun 2016 sebanyak 14 (empat belas ) Rancangan Qanun.

Menyangkut dengan Program Prioritas untuk tahun 2016 yang telah disepakati antara pihak Legislasi dan Eksekutif Kota Lhokseumawe tanggal 28 Januari 2016 yaitu sebanyak 14 (empat belas) Rancangan Qanun, tiga diantaranya merupakan raqan rutin yang meliputi:

1.                 Raqan Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015;

2.                 Raqan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016;

3.                 Raqan Kota Lhokseumawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017;

Sedangkan 11 (sebelas) Rancangan Qanun lainnya yang meliputi:

1.             Raqan tentang Bangunan Gedung;

2.             Raqan tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Aceh;

3.             Raqan tentang Ketertiban Umum;

4.             Raqan tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

5.             Raqan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

6.             Raqan tentang Perubahan terhadap Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;

7.             Raqan tentang Perubahanan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;

8.             Raqan tentang Retribusi Terminal;

9.             Raqan tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

10.         Raqan tentang Kawasan Kumuh;

11.         Raqan tentang Retribusi Pelayanan kepelabuhanan;

Penyampaian laporan ini sebagaimana yang tertuang pada Pasal  35 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi “menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnyan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK dan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun yang berbunyi “ Penyusunan dan penetapan Prolega/Prolek tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Qanun tentang APBA/APBK” oleh sebab itu Badan Legislasi menyarankan kepada Pemerintah Kota agar dapat menyerahkan daftar Judul Rancangan Qanun yang akan dimasukkan dalam penyusunan Program Legislasi Kota (PROLEK) Lhokseumawe Tahun 2017 untuk ditetapkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengesahan APBK Lhokseumawe, demikian laporan dari badan Legislasi DPRK Lhokseumawe.

Setelah laporan Banleg tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan surat keputusan No. 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar rancangan Qanun Program Legislasi Kota (Proleg) Lhokseumawe Tahun 2016 dan Surat Keputusan No. 02 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan rakyat kota Lhokseumawe Tahun 2016 yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Kota Lhokseumawe, Murtalabuddin, SIP

Dan selanjutnya sebelum rapat paripurna ditutup oleh ketua DPRK Lhokseumawe, Sekretaris Daerah kota Lhokseumawe, H.Dasni Yuzar,SH,MM mewakili dari pemerintah Kota Lhokseumawe menyampaikan bahwa ke empat belas rancangan qanun kota Lhokseumawe tersebut merupakan rancangan qanun yang sangat penting untuk dibahas sebagai payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan diwilayah kota lhokseumawe. Penetepan program legislasi ini merupakan amanah undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Presiden reublik indonesia Joko Widodo sepakat menjadikan kota Lhokseumawe dan sekitarnya sebagai kawasan ekonomi khusus dan pemebentukan kawasan ekonomi khusus dapat memberikan efek bergulir bai pembangunan perekonomian kota Lhokseumawe Maka  dari itu perlu membentuk Perseroan terbatas (PT) yang diberi kewenangan oleh peraturan Pemerintah untuk mengelola kawasan ekonomi khusus sehingga hal ini akan memberikan efek positif bagi pengembangan Pembangunan Kota Lhokseumawe, harapan dari pemerintah Kota Lhokseumawe agar Badan Legislasi Kota Lhokseumawe dapat mengodok rancangan Qanun tentang Perseroan Terbatas yang nantinya akan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Lhokseumawe dan Rapat paripurna tersebut ditutup oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, M.Yasir.(rzl)

LOKASI

Gedung Kantor

Alamat Kami

KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA (DPRK)

LHOKSEUMAWE

Jln. Merdeka, Telp. 0645-630830 Fax. 0645-630850

Lhokseumawe 24351

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.dprk-lhokseumawekota.go.id