PROFIL PIMPINAN

ISTILAH-ISTILAH DPRK

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

Tentukan Pilihan Anda

Pendapat Anda Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe ?

POKJA DPRK SAMPAIKAN LAPORAN EVALUASI LKPJ WALIKOTA

Published in Info Terkini
Written by  12 May 2016
Rate this item
(0 votes)

Sebelum DPRK Lhokseumawe mengeluarkan atau menyampaikan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2015 Walikota Lhokseumawe, Dewan Pimpinan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe mengelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Evaluasi LKPJ Walikota Lhokseumawe tahun Anggaran 2015 oleh Masing-masing Pokja Komisi di Ruang Sidang DPRK Lhokseumawe,  Senin(9/5/2016).

Sebagaimana diketahui Walikota Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 dihadapan Rapat Paripurna DPRKtelah menyampaikan LKPJ Walikota LhokseumaweTahun Anggaran 2015.Pasal 23 ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan “ LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib DPRD. Menurut penjelasan Pasal 23 ayat (2) yang dimaksud dibahas secara internal adalah pembahasan yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh DPRD sesuai dengan Peraturan Tata Tertib.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, DPR Kota Lhokseumawe melalui rapat Bamus telah menyepakati bahwa pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2015 dilakukan oleh sebuah Panitia yang dalam konteks pembahasan LKPJ Tahun 2015 disebut Pokja yang keanggotaannya merupakan pencerminan fraksi-fraksi dan komisi-komisi dimana pimpinanDPRKsebagai koordinator yang jumlah keseluruhannya sebanyak 24orangyang terbagi dalam empat Pokja. Pembahasan terhadap LKPJ dilakukan melalui rapat Pokja, dengan meminta masukan dari Tim Penyusun LKPJ serta SKPK. Selanjutnya dijelaskan pada PP Nomor 3 tahun 2007 pasal 23 ayat (3) “berdasarkan hasil pembahasan, DPRD menetapkan Keputusan“  dan dalam ayat (4) disebutkan “Keputusan disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima“ Kemudian pada ayat (5) disebutkan “Keputusan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat Paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kedepan”.

Merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka tugas Pokja adalah melakukan pembahasan terhadap LKPJ, melakukan kunjungan kerja dan konsultasi, menyusun laporan Pokja serta penyusunan Rancangan Keputusan DPRK tentang Rekomendasi hasil pembahasan kepada Walikota dan selanjutnya DPRK menyampaikan rekomendasi dalam rapat Paripurna yang bersifat istimewa

Adapun untuk Pokja I laporan disampaikan oleh M.Daud A, meliputi tentang kebijakan pemerintah, kebijakan umum anggaran serta kebijakan publik dan pembangunan lainnya diantaranya yaitu :

1.      KEPENDUDUKAN DAN CATATAN  SIPIL

Ø  Untuk terciptanya data yang akurasi terhadap pencatatan kependudukan di Kota Lhokseumawe Komisi A DPRK Lhokseumawe mengusulkan kepada dinas terkait supaya bekerjasama dengan aparatur gampong dan kantor statistik agar didata kembali identitas KTP masyarakat terutama pada jenis pekerjaan sehingga program-program Pemerintah tepat sasaran.

Ø  untuk memperoleh data yang lebih transparansi agar pemerintah segera membuat website di setiap kantor keuchik, ini sangat bermamfaat bagi aparatur gampong dalam melaporkan setiap data kependudukan secara online ke dinas kependudukan dan catatan sipil. Untuk terlaksana program tersebut dinas terkait harus menurunkan tim ahli guna mensosialisasikan cara penggunaan perangkat tersebut.

Ø  untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dinas terkait mempermudah pengurusan KTP dan data lainnya dan memberikan kenyamanan dalam pengurusan terhadap pembuatan data kependudukan supaya ditingkatkan lagi.

Ø  Ditempatkan tenaga ahli lulusan IT untuk meng update database.

2.      PELAYANAN  PERIZINAN  TERPADU

Ø  Agar lebih selektif dalam mengeluarkan izin perizinan, Komisi A DPRK   Lhokseumawe mengusulkan agar setiap masyarakat yang mempunyai bangunan dan jenis-jenis usaha lainnya mohon didata dan disurvei terlebih dahulu.

Ø  Untuk terciptanya pelayanan prima dalam pengurusan perizinan, Komisi A DPRK Lhokseumawe mengusulkan kepada dinas terkait supaya mempermudah pengurusan Administrasinya.

Ø  Untuk ketertiban pembangunan yang ada dipemerintah kota Lhokseumawe kepada dinas terkait supaya bekerja sama dengan instansi lainnya untuk menertibkan bangunan-bangunan yang tidak memiliki IMB.

 

  1.    3.       SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  WILAYATUL HISBAH

Ø  Mengingat resiko yang dihadapi personil satpol PP begitu besar, Komisi A DPRK Lhokseumawe mengusulkan agar mereka diasuransikan.

Ø  Untuk terciptanya keamanan dan kenyamanan antara pedagang dan pembeli supaya Satpol PP menertibkan pedagang-pedagang yang berjualan bukan pada tempat yang ditentukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe.

Ø   Satpol PP lebih mengintensifkan lagi razia-razia pada tempat-tempat yang dicurigai sering terjadinya maksiat.

 

  1.   4.        PENANGGULANGAN  BENCANA  DAERAH

Ø Komisi A DPRK Lhokseumawe mengusulkan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe agar memberikan perhatian lebih kepada BPDB baik berupa peralatan seperti tempat penampungan dan ketersediaan air, satgas TAGANA harus selalu siap siaga serta memperhatikan  kesejahteraan personilnya karena mengingat tugas yang mereka emban sangat berat.

Ø Membuat sertifikasi dan pelatihan kepada petugas pelatihan pemadam kebakaran.

Ø  Disaat terjadi musibah kebakaran agar BPDB mengkoordinasi dengan kepala desa agar tidak terjadi miskomunikasi.

 

5.       PEMERINTAHANSETDAKO

Ø  Diminta menertibkan kafe, warnet dan  tempat-tempat illegal melalui Qanun atau Perwal.

Ø  Setiap perencanaan pembebasan lahan agar dilibatkan Legislatif sebagai mitra.

Ø  Pemerintah Kota Lhokseumawe segera menerbitkan Database yang update.

Ø  Pemerintah Kota Lhokseumawe segera menyelesaikan sengketa tapal batas baik desa, kecamatan antara kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.

untuk Pokja II laporan disampaikan oleh Tarmizi A.Wahab selaku Sekretaris, yang meliputi tentang :

1.      KEPENDUDUKAN DAN CATATAN  SIPIL

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 terjadi perubahan yang signifikan pada KTP Elektronik yaitu pada penyebutan masa berlakunya KTP menjadi berlaku seumur hidup. Apabila terjadi  perubahan   status perkawinan dan  pekerjaaan  tentu  harus mengganti  dengan KTP  yang baru.  Namun  bila terjadi perpindahan penduduk maka harus diganti KTP beserta KK baru  setelah mendapatkan surat pindah dan dikomfirmasikan   pada sistem komputer serta  tidak dapat dicetak ganda. Oleh karena  itu  kepemelikan  KTP  ganda  di kota Lhokseumawe  telah  dapat diminimalisir. 

Perkembangan data base kependudukan diKota Lhokseumawe secara umum  sudah berjalan dengan  baik, sehingga dapat mempermudah akses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi kepedudukan.Kendala yang dihadapi DISDUKCAPIL Kota Lhokseumawe saat ini   adalah belum  adanya  data  akurat  tentang  kelahiran.  Hal ini  disebabkan  partisipasi masyarakat  untuk melaporkan  setiap  kelahiran bayi  masih  rendah,  sementara  jika ada   masyarakat  yang meninggal dunia   ahli  waris   akan  segera  melapor karena  DISDUKCAPIL  menyediakan    dana  Dukacita  sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).  Oleh  karena  itu  kami  memandang  perlu  menyiapkan  satu  sistem   yang  memudahkan pihak rumah sakit atau bidan  desa  untuk melaporkan angka kelahiran ke DISDUKCAPIL.

 

2.      PELAYANAN  PERIZINAN  TERPADU

KP2TKota Lhokseumawe dalam pemberian izin terhadap tempat  usaha  dan  izin  lainnya  telah  memberikan pelayanan secara prima.  Masyarakat  yang  mengurus  izin  akan  siap dalam  satu  hari.  Kecuali  untuk  izin  yang  memerlukan  tinjauan lapangan,   ini     tentunya  akan  siap   dalam  waktu  3  hari hingga  satu  minggu. Bagi  izin   yang memerlukan  tinjauan lapangan tim  teknis  akan  datang  ke lokasi  kemudian membuat   analisis,  jika  memang  layak akan  segera  dikeluarkan  izin,   demikian  juga  sebaliknya.  Proses   pengurusan   izin  di  KP2T  sampai  saat  ini  tidak  dipungut  biaya.

Dalam LKPJ Walikota  Lhokseumawe  tahun  2015  disampaikan bahwa  saat  ini  masih banyak  usaha   atau  kegiatan  di kota  Lhokseumawe  yang  tidak memiliki  kajian  dan  rekomendasi kelayakan lingkungan   (AMDAL  atau  UKL-UPL)  Hal 85.  Selain    persoalan  di atas,   kami juga  menemukan sejumlah  bangunan  yang  tidak  sesuai dengan izin  Mendirikan Bangunan  (IMB) yaitu  terlau dekat  dengan   jalan.  Oleh  karena   itu  kami memandang  hal  tersebut  perlu mendapat  perhatian  dari dinas  terkait.

 

  1.                 3.    SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  WILAYATUL HISBAH

Untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah serta menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh, SATPOL PP dan WH Kota Lhokseumawe sering melakukan   razia  baik pada  malam  hari maupun pada siang  hari, seperti  razia di depan Taman Riyadhah,  patroli pada   malam   hari  di kawasan   waduk serta patroli rutin di tempat-tempat yang dicurigai melakukan pelanggaran syariat Islam. Razia tersebut dilaksanakan untuk menegakkan Qanun  No 11/2002 tentang Syariat Islam.

Meskipun upaya pemerintah mencegah perbuatan maksiat  gencar dilaksanakan,   namun  praktek maksiat, judi dan prostitusi  masih  saja   terjadi  di kota  Lhokseumawe.  Hal  ini  menjadi  tantangan  besar  bagi  SATPOL PP dan WH dalam  penegakan  Syariat  Islam.   Adapun kendala di lapangan yang dihadapi SATPOL PP dan WH Lhokseumawe  adalah  tidak  cukup  alat  bukti  untuk menangkap pelaku  judi  serta  pelaku  prostitusi yang  berpindah-pindah  tempat.  Untuk penertiban pedagang yang berjualan bukan  pada  tempatnya  seperti  di atas parit jalan, di depan  toko orang  atau kawasan terlarang lainnya SATPOL PP dan WH Lhokseumawe  juga   pernah   melakukan penertiban.

  1.                4.      PENANGGULANGAN  BENCANA  DAERAH

BPBD Kota Lhokseumawe terus menghimbau kepada masyarakat di4 (empat)Kecamatan agar mewaspadai daerah-daerah yang rawan bencana seperti   tsunami, banjir dan kebakaran atu situasi bencana lainnya.  Dalam  memberikan   pelayanan  kepada  masyarakat  di kawasan  bencara  petugas BPBD perlu senantiasa siap  siaga  dan antisipasi  berbagai  kemungkinan di lokasi  bencana.

Adapun kendala yang dihadapi BPBD  disaat terjadi musibah kebakaran adalah kebutuhan air yang kurang mencukupiserta  jarak  jangkau yang  membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan  menyangkut dengan pemberian bantuan masa panik BPBD selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk menghindari terjadinya pemberian bantuan yang tumpang tindih.

Selanjutnya Pokja III laporan disampaikan oleh Zainuddin Umar, yang meliputi tentang :

A.       BAPPEDA:

1.         Pada proses perencanaan pembangunan didalam buku laporan pertanggungjawaban disebutkan bahwa prosesnya dimulai dari tahap musrembang. Terhadap hal ini, Pokja Komisi C memberikan catatan agar kedepannya hasil perencanaan pada musrembang benar-benar diakomodir untuk dimasukkan sebagai program/kegiatan pada APBK. Sebab, perencanaan pembangunan haruslah benar-benar matang, terencana dan terarah agar hasilnya optimal dan bermanfaat.

 

2.         Terkait dengan perencanaan program/kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana Otsus, pokja Komisi C memberi catatan agar kedepannya untuk penganggaran dana otsus ini agar dibahas dan disetujui dahulu oleh DPRK sebelum dibawa ke Bappeda tingkat provinsi. (sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Pergub No. 79 Tahun 2015) Harapannya agar program/kegiatan yang diajukan benar-benar tepat sasaran dan tidak mubazir. Hal ini sekaligus sesuai dengan fungsi dewan didalam penganggaran dan pengawasan, apalagi dana otsus ini nantinya akan ditransfer langsung ke daerah/masuk ke APBK.

 

B.    DINAS PEKERJAAN UMUM:

1.         Kinerja PU yang perlu dikritik adalah soal pengerjaan proyek fisik yang banyak dikerjakan diakhir tahun karena keterlambatan pada proses pelelangan proyeknya padahal APBK sudah disahkan pada akhir tahun sebelumnya.

Kedepannya diharapkan dapat diperbaiki dengan memproses pelelangan proyek pada awal tahun khususnya bagi proyek skala kecil yang nilai kontraknya dibawah 200 juta. Dengan dikerjakannya proyek diawal ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pekerjaan serta mampu memutar roda perekonomian di Kota Lhokseumawe.

2.         Terkait dengan Reservoir/Waduk Pusong, sesuai hasil kunjungan pokja Komisi C ke lapangan ditemukan persoalan terganggunya sistem pemeliharaan waduk yang diakibatkan oleh minimnya anggaran serta banyaknya petani keramba yang telah  mengalihfungsikan waduk dari tempat penampungan air kotor/limbah menjadi tempat membudidayakan ikan.

Pokja Komisi C meminta agar kedepannya pemerintah melalui UPTD terkait agar mengajukan anggaran pemeliharaan yang cukup. Sedangkan untuk persoalan keramba diharapkan dapat segera dibenahi dengan melakukan duduk bersama para pemangku kepentingan guna mencari solusi yang terbaik untuk berbagai pihak. 

3.         Terkait dengan jalan lingkar ujong blang, Pokja Komisi C mengharapkan kepada pemerintah untuk segera dituntaskan pada tahun 2016 ini.

 

C.    BLHK:

1.         Terkait masalah lampu jalan harus dihitung ulang untuk mengurangi beban pembayaran  pemerintah kota kepada PLN sehingga tidak terjadi tumpang tindih, karena sekarang sudah banyak lampu penerangan jalan yang menggunakan tenaga surya.

2.         Terkait dengan kebersihan jalan kota diminta kepada dinas terkait untuk mengoperasionalkan mobil penyedot debu secara maksimal,sehingga tercipta kebersihan dan keindahan kota.

3.         Terkait dengan taman kota diminta kepada dinas terkait untuk melakukan pembenahan taman kota agar bisa berfungsi dan dinikmati oleh masyarakat.

4.         Terkait dengan kegiatan pembersihan saluran air jangan terjadi tumpang tindih antara BLHK dan PU diharapkan ke depan di buat pemisahan tugas yang jelas.

5.         Persoalan sampah diharapkan kepada dinas tekait dapat mengoptimalkan kinerja dengan harapan kota Lhokseumawe dapat meraih Adipura.

 

D.    Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) :      

Terkait dengan masalah tender diharapkan kepada ULP untuk dapat mengingatkan dinas terkait agar segera menyiapkan dokumen pelelangan sehingga tender bisa dilaksanakan di awal - awal tahun anggaran. Keterlambatan proses tender bisa berpengaruh pada kinerja Walikota keseluruhan. Diharapkan kepada Walikota untuk berani bertindak tegas terhadap SKPK yang kinerjanya kurang. Selain itu setiap proyek yang dilaksanakan harus di anggarkan secara tuntas/lengkap sesuai dengan kebutuhannya, dan hal ini perlu sudah di gambarkan di dalam DED nya ( Detail Enginering Design ) seiring dengan pengawasannya.

 

E.    Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan :

Pokja Komisi C memiliki catatan khusus terhadap Dishubparbud, kami menilai kinerja dinas masih di bawah standar/kurang sehingga perlu dilakukan pembenahan dan evaluasi. Beberapa persoalan yang menjadi sorotan kami adalah Perparkiran, Terminal Bongkar Muat, Visit Lhokseumawe Year 2015 yang tidak mencapai target serta Rumah Aceh yang tidak difungsikan adalah beberapa persoalan yang belum ada solusinya dari dinas terkait sebab saat komisi teknis mengundang untuk rapat kerja sering diabaikan.

 dan yang terakhir Pokja IV laporan disampaikan oleh Tgk.Syuib, yang meliputi tentang :

 

4.1  PENDIDIKAN

Dalam LKPJ Walikota Lhokseumawe Tahun 2015 permasalahan yang dilaporkan pada Bidang Pendidikan adalah jumlah tenaga guru yang belum memenuhi kebutuhan sekolah, sehingga perlu dilakukan peningkatan agar kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, sehingga kedepan siswa- siswi kota Lhokseumawe bisa bersaing dikanca Nasional, dan dikenal sebagai kota potensi Pendidikan. Sementara solusi yang ditawarkan adalah peningkatan jumlah SDM aparatur khususnya dibidang pelayanan tekni Pendidikan pemuda dan oalh raga. Oleh karna itu kami menilai bahwa terjadi ketidak sesuaian antara permasalha yang ada dengan solusi yang ditawarkan, karna dalam pemahaman umum tenaga pelayanan teknis Pendidikan adalah tenaga adsminitrasi yang bekerja dikantor dinas pendidikan pemuda dan olah raga atau tenaga administrasi yang bekerja dikantor dinas pendidikan pemuda dan olah raga atau tenaga adsminitrasi yang bekerja di sekolah, artinya mereka bukan tenaga pendidik (guru). Dari segi anggaran, alokasi yang tersedia pada tahun 2015 sebesar Rp. 141. 602.529.550,- sementara realisasinya sebesar Rp. 130.443.279.961,- dan sisanya mencapai Rp. 11.159.249.589,- artinya raelisasi serapan anggaran mencapai 92%.

Didalam RPJM Kota Lhokseumawe tahun 2012 – 2017 disebutkan bahwa permasalahaan yang terkait dengan pendidikan adalah kualitas dan kuatintas guru. Secara kuantitas guru di Kota Lhokseumawe sudah melebihi dari keperluan, karena adanya pemutihan tenaga pendidik honor menjadi  Pegawai Negri Sipil ( PNS )dengan rasio guru dan murid 1 : 16 untuk tingkat SD dan 1 : 10 untuk tingkat SMP dan SMA. Rasio ideal guru dengan siswa sesuai dengan peraturan pemerintah no 74 tahun 2008 tentang guru adalah 1 : 20 untuk SD, SMP dan SMA.

4.2 KESEHATAN

Dalam LKPJ Waliokta Lhokseumawe Tahun 2015 permaslahan yang dihadapi pada bidang kesehatan adalah terbatasnya alokasi anggaran pembangunan dan belum terpenuhinya standar pelayanan kesehatan maksimal disebabka terbatasnya sumber daya manusia akibat jenjang pendidikan tenaga kesehatan masih rendah.

Dari segi anggaran jum;ah dana yangbdisediakan Rp. 75.347.729.199,- dan realisasinya Rp. 64.984.550.110,- jadi sisanya sebesar Rp. 10.363.179.089,- artinya serapan anggar bidang urusan ksehatan hanya 86,2% . Dilihat dari sisa anggaran yang mencapai 13,8% maka permasalahan terbatasnya alokasi anggaran pembangunan bukan menjadi persoalan karna dana yang disediakan saja tidak habis terserap.

Dalam RPJM disebutkan bahwa jumlah Dokter pada tahun 2011 sebanyak 35 orang dan jumlah kota Lhokseumawe sebanyak 175.082 jiwa, berarti rasio tenaga kesehatan dokter yaitu 1 : 5470 jiwa, perbandingan ini tidak sesuai. Data BPS 2015 menyebutkan bahwa jumlah penduduk kota Lhokseumawe sebanyak 187.455 jiwa, sedangkan jumlah dokter hanya 14 orang, artinya rasio dokter yaitu 1 : 13.389, rasio ini berarti sangat tidak sesuai. standar WHO yang ditetapkan adalah setiap 100.000 penduduk seharusnya dilayani oleh 40 dokter  ( 1:2500).

selain masalah kesesuain rasio tenaga dokter dengan jumlah penduduk, masalah lainya adalah perbandingan antara perkembangan peningkatan jumlah penduduk dan jumlah penduduk di kota Lhokseumawe. jika kita melihat data penduduk tahun 2011 dengan 2015 jumlah penduduk kota Lhokseumawe mengalami peningkatan, sementara tenaga dokter mengalami penurunan. Oleh karena itu kami menilai Dinas Kesehatan perlu mengusulkan penambahaan tenaga dokter untuk menutupi kekurangan tersebut baik melalui PTT , PNS atau kontrak kedinasan. Solusi ini kami usulkan mengingat dalam LKPJ Walikota Lhokseumawe tahun 2015 belum dicantumkan. Dalam LKPJ saran pemecahan yang ditawarkan belum bisa menjawab permasalahan dibidang kesehatan yang ada terutama terkait dengan standart kesehatan maksimal dan efisiensi kinerja petugas.

Minimnya daya  tampung rumah sakit  pasien rawat inap, yang mengakibatkan pasien kurangya perhatian dari pemerintah mengenai kesehatan, kami mengharapkan agar pukesmas ditingkatnkan fungsinya menjadi pukesmas rawat inap, karna melihat kurangnya rumah sakit yang bisa menampung pasien rawat inap.

Mengenai dampak lahan parkir Rumah sakit yang ada di kota Lhokseumawe, yang menjadi terhambatnya lintas masyarakat yang sedang melewati jalan tersebut, kami mengaharap kepada Pemerintah memberikan solusi terhadap permasalahan  Parkir rumah sakit yang ada di Kota Lhoseumawe, mau itu berbentuk aturan atau sanksi tegas, karna kita melihat di kota-kota yang ada, bahwa mereka membangun rumah sakit tidak merugikan pihak masyarakat.

Ruang inap kelas III merupakan kelas yang paling rendah didalam program rumah sakit, bukan berarti rumah sakit tersebut tidak memberikan pelayanan yang ekstra terhadap pasien golongan kelas III, karna pasien tersebut harus menerima pelayanan yang sama terhadap pasien kelas I dan II, jadi harus dilihat kebersihan ruangan dan keperluan yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Kami meminta kepada walikota agar memperkuat pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang ada di kota Lhokseumawe. Maraknya peredaran narkoba di kota Lhokseumawe menjadi negatif terhadap generasi kota Lhokseumawe. kami harapkan kepada dinas kesehatan gencar dalam mensosialisasikan bahayanya narkoba terhadap masyarakat Kota Lhokseumawe, agar masyarakat sadar bahayanya narkoba.

4.3 Dinas Sosial

Tumpang tindihnya nama-nama penerima dana bantuan yang mengakibatkan kisruhnya dan perdebatan terhadap penerima bantuan, kami harapkan kepada dinas terkait agar melakukan verifikasi dan pengawasan secara teknis agar bantuan kepada masyarakat menjadi tepat sasaran dan mengharumkan nama dinas terkait dimata masyarakat Kota Lhokseumawe.

4.4 Dinas Pemberdayaan Perempuan

Salah satu permasalahan yang ada di kota Lhokseumawe adalah meningkatnya perkembangan kenakalan remaja, pornografi yang menimbulkan keresahaan terhadap masyarakat pada umunya, dan banyak kita lihat muda mudi khusunya remaja wanita yang pulang sampai jauh malam. disini kita melihat kurangnya pemantauan dari orang tua dan dinas pemebrdayaan wanita untuk mensosialisakan pentingnya .

4.5 Dinas Syari’at Islam

Perkembangan pergaulan muda-mudi kota Lhokseumawe menjadi perhatian bagi pemerintah kota Lhokseumawe, dimana kita lihat bersama berkembanganya isyarat LGBT terhadap perkembangan zaman yang dilihat berdampak negatif terhadap masyarakat, dan berkembangnya pergaulan bebas, yang dikarenakan kurangnya pemantauan Pemerintah dan dinas terkait, yang menimbulkan permasalahan, karna dimata daerah lain kota Lhokseumawe ataupun bagian wilayah aceh lainya, kita daerah yang memiliki icon tentang Syari’at islam yang mana daerah lain menilai kita sangat taat dengan aturan-aturan syaria’t islam, jadi maka dari itu kita berharap kepada pemerintah dan dinas terkait agar lebih gencar melakukan pemantauan ataupun sanksi tegas bagi muda-mudi ataupun masyarakat kota lhokseumawe pada umumnya yang melanggar aturan syari’at islam agar diberikan hukuman yang bisa membuat efek jerah bagi pelaku dan memberikan pandangan terhadap masyarakat lainya.

LOKASI

Gedung Kantor

Alamat Kami

KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA (DPRK)

LHOKSEUMAWE

Jln. Merdeka, Telp. 0645-630830 Fax. 0645-630850

Lhokseumawe 24351

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.dprk-lhokseumawekota.go.id