DPRK LHOKSEUMAWE SAHKAN RAQAN P-APBK 2016

Published in Info Terkini
Written by  29 September 2016
Rate this item
(0 votes)

DPRK Lhokseumawe menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Qanun Perubahan APBK Tahun 2016 menjadi Qanun Kota Lhokseumawe, Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK M. Yasir Turut hadir Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Pimpinan dan anggota DPRK Lhokseumawe, sekwan, para SKPK, wartawan media cetak dan elektronik serta para undangan lainnya.

Sebelum pengesahan Raqan P-APBK 2016, terlebih dahulu dilaksanakan Laporan gabungan Komisi dan Pendapat Akhir Fraksi.

Untuk Fraksi Partai Aceh (F-PA), pendapat akhir fraksi disampaikan Ardiansyah, S.E., selaku Anggota Fraksi dengan mengkritisi beberapa hal, yaitu terkait rencana pembangunan pabrik es di Meuraksa Punteut yang harus benar-benar diawasi dan dibina dengan baik agar tidak terbengkalai sebagaimana nasib pabrik es di Pusong.  Selain itu Pemerintah harus mampu menyeimbangkan sistem perencanaaan pembangunan dan anggarannya dengan transparan dan terukur sehingga merata ke empat Kecamatan yang daerah Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Fraksi Koalisi Bersama (F-KB), melalui anggotanya Zainuddin Umar menyampaikan pandangan terkait  dengan rencana proyek videotron Lhokseumawe, proyek videotron dengan perencanaan anggaran sebesar Rp. 8,5 miliar terkesan dipaksakan sehingga menjadi bentuk pelecehan serius di dunia pendidikan Aceh dan Untuk itu wacana program videotron Dinas Pendidikan Aceh yang telah menjadi polemik di masyarakat, diharapkan kepada Disdikpora kota Lhokseumawe agar mempertimbangkan terkait hal tersebut. Selain itu terkait dengan Proyek fisik senilai Rp. 1,8 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015, berupa pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPS3R) yang beralokasi di gampong Teumpok Teungoh kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe, yang pengerjaan proyeknya di kerjakan oleh pemuda setempat (Blang Rayeuk), terkesan asal jadi dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, selanjutnya terkait dengan Proyek Pengelolaan Sampah Terpadu, Fraksi Koalisi Bersama mengharapkan Dinas terkaitnya badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK), agar bersikap tegas terhadap Pembangunan Proyek tersebut agar pembangunan tersebut harus mengikuti semua prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, walaupun anggaran pembangunannya bukan bersumber dari APBK Lhokseumawe tetapi dari APBN tahun 2015 selain itu untuk Bidang Ekonomi perlu adanya pembinaan usaha yang berkesinambungan dan pemberian keterampilan usaha, sehingga masyarakat yang mendapatkan bantuan modal usaha melalui program Bantuan Sosial (Bansos), lebih tepat sasaran untuk bidang kesehatan Fraksi Koalisi Bersama menyoroti Penyakit demam berdarah dengue (DBD) agar dinas terkait dapat mengintensifkan pola pencegahan dan pemberantasan sedini mungkin terhadap penyakit demam berdarah dengue, mengigat kasus demam berdarah dengue (DBD) di kota Lhokseumawe setiap tahunnya meningkat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi Demokrat Bersatu disampaikan Langsung Oleh Ketua Fraksinya, Roslina,S.Kom, Secara umum, Fraksi Partai Demokrat Bersatu mengapresiasi kinerja Pemerintah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016, Namun, F-PD menilai, waktu dan proses pembahasan perubahan APBK 2016 ini relatif singkat, Minimnya waktu yang tersedia untuk membahas perubahan APBK 2016 ini, membuat DPRK tidak memiliki cukup waktu untuk mencermati dan mengkritisi substansi materi dalam P-APBK 2016 lebih mendalam dan detail, terlebih lagi pada proses pembahasan dengan SKPK.

Fraksi Demokrat Bersatu menyoroti Terkait dengan kegiatan Pembangunan yang telah dianggarkan bila itu bukan skala priotitas dikarenakan mepetnya waktu pelaksanaan sebaiknya tidak dilaksanakan lagi, karena selain berimbas ke SILPA juga berdampak negatif terhadap tata kelola Anggaran Pemerintah Daerah. selain itu F-DB meminta kepada eksekutif agar memperhatikan kebutuhan yang mendesak di masyarakat. Usulan yang disampaikan melalui musrenbang, mulai dari tingkat Gampong dan Kecamatan hendaknya menjadi skala prioritas. Selain itu Pemerintah, diharapkan dapat membangun kerjasama yang baik antara Legislatif dengan lebih terbuka dan transparant, dimana kita berharap kedepannya dalam pengajuan Dana Otsus agar terlebih dahulu di bahas dengan Pihak Legislatif, sehingga Penggunaan dana itu dapat lebih di optimalkan dan juga Terkait  dengan  koordinasi  dan  kerjasama  antara  eksekutif  dan  legislative  melalui alat kelengkapan berupa komisi yang merupakan mitra kerjasama antara SKPK dengan DPRK melalui komisi-komisi terkait, dimana bila adanya kegiatan ataupun program yang penting seyogianya DPRK melalui komisi-komisi terkait dapat dilibatkan, agar kerjasama antara SKPK Dengan DPRK terjalin erat sehingga setiap waktu secara berkala dapat menilai hambatan dan kemajuan yang ada. Selain itu juga terkait dengan bidang pembangunan wilayah Kecamatan, diharapkan kedepannya walaupun perkembangan tidak sama dengan wilayah Kecamatan Banda sakti tapi haruslah ada pemerataan dibidang pembangunan Kecamatan demikian disampaikan  Oleh Ketua Fraksi Demokrat Bersatu, Roslina, S.Kom.

Setelah penyampaian Pidato Fraksi selanjutnya Raqan P-APBK 2016 disahkan menjadi qanun, oleh Pimpinan DPRk Lhokseumawe, M.Yasir dan dilanjutkan oleh pimpinan DPRK dan Walikota menandatangani nota kesepahaman.

Walaupun seluruh Fraksi menyampaikan Kritik terkait dengan APBK Perubahan Tahun 2016, tapi semua Fraksi di DPRK Lhokseumawe menyetujui terhadap Raqan Qanun APBK Perubahan ini untuk disahkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe. (Rzl)

ISTILAH-ISTILAH DPRK

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

Tentukan Pilihan Anda

Pendapat Anda Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe ?