PARIPURNA ISTIMEWA PELANTIKAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE MASA JABATAN 2017-2022 Featured

Published in Slide Info
Written by  19 July 2017
Rate this item
(0 votes)

 

LHOKSEUMAWE  – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada Rabu, 12 Juli 2016 di DPRK Lhokseumawe melantik Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe periode 2017-2022. Pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih ini dilakukan dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRK Lhokseumawe dihadapan Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe.

Dalam Pelantikan ini, dihadiri seluruh forum komunikasi pemerintah daerah (forkopimda) Kota Lhokseumawe, pejabat daerah, dan juga turut hadir mantan Wakil Gubernur Aceh Muzakkir Manaf dan Jumlah undangan yang disebar untuk acara pelantikan, mencapai 1.000 undangan lebih. Tamu yang diundang, yakni unsur Forkopimda, kepala satuan kerja perangkat kota (SKPK), ketua partai politik nasional, ketua partai lokal, tokoh masyarakat, ulama, imum mukim, para kepala desa (keuchik) dan berbagai unsur lainnya.

Berdasarkan Surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan Kota Lhokseumawe, Ramli, S.Sos, M.Kes, Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe diangkat dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11- 2984 tahun 2017 tanggal        2 Mei 2017.

 

Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Aceh menyampaikan beberapa pesan dan program Pemerintah Aceh kepada walikota dan wakil Walikota terpilih agar saling menjaga komunikasi dengan baik guna bersama-sama membangun Aceh yang lebih baik.

 

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Irwandi juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe, Pimpinan dan Anggota DPR Kota Lhokseumawe, KIP dan Panwas Kota Lhokseumawe, TNI-Polri, para pejabat sipil dan militer, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan Pilkada di daerah ini.

Dijelaskan Irwandi juga, sebagaimana kita ketahui, Lhokseumawe merupakan kota pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001. Sejak diresmikan sebagai kota otonom 16 tahun silam,  Lhokseumawe termasuk salah satu daerah pemekaran yang cukup sukses, karena mampu mengoptimalkan potensi yang ada.

 

Sebagai kota yang berada di jalur timur Sumatera - atau persis di tengah-tengah Kota Banda Aceh dan Medan-Kota Lhokseumawe berpotensi sebagai jalur distribusi dan perdagangan bagi kota-kota besar lain yang ada di sekitarnya. Disamping sebagai pusat bisnis dan jasa, Lhokseumawe juga punya beberapa potensi yang layak untuk dikembangkan, seperti sektor pertanian rakyat dan sektor perikanan. Bahkan untuk sektor perikanan, Kota Lhokseumawe tercatat sebagai salah satu daerah penghasil ikan cukup potensial dengan produksi ikan tangkap sekitar 7.405 ton per tahun. Kedudukannya sebagai wilayah yang masuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), juga semakin memperkuat potensi yang dimiliki kota ini.

 

Semua potensi ini tentu merupakan modal berharga bagi pembangunan kota ini di masa depan. Oleh karena itu saya berharap saudara Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad mampu mengoptimalkan potensi itu untuk pendapatan daerah.

 

Selain itu, pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa secara garis besar, program RPJM Aceh 2017-2022 yang kami siapkan mengusung visi “Terwujudnya Aceh damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.” 

 

Visi ini akan diuraikan lagi dalam beberapa program prioritas, yaitu: Aceh Seujahtra,  Aceh SIAT, Aceh Caròng, Aceh Energi, Aceh Meugoë dan Meulaôt, Acèh Troë, Acèh Kreatif, Acèh Kaya, Acèh Peumulia, Acèh Damê, Acèh Meuadab, Acèh Teuga, Acèh Green, Acèh Seuninya, dan Acèh Seumeugot; yang kesemuanya tersebut merupakan isu-isu kebijakan yang digali dari kondisi riil masa sekarang dan kebutuhan rakyat Aceh dimasa yang akan datang.

 

Menurut ketentuan, RPJM Aceh ini nantinya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah ini untuk lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen RPJM di Kota Lhokseumawe, harus mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan Aceh dan dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Dengan demikian program yang kita siapkan akan saling bersinergi, dan mampu memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah.

Sejalan dengan harapan itu, kepada Walikota dan Wakil Walikota yang baru saja dilantik, saya mengharapkan perhatiannya terhadap hal-hal sebagai berikut:

 

Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa yang patut menjadi perhatian kita ke depan untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya adalah Investasi. Dalam hal investasi kita harus menciptakan iklim yang mendukung agar investor mau menanamkan investasi di Aceh, antara lain dengan menghadirkan kenyamanan, keamanan, kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta proses pengurusan yang bebas pungli, cepat dan efisien.

 

Kedua, kita harus melakukan pengembangan pariwisata. Lhokseumawe dalam hal ini punya banyak tempat wisata yang bisa dijadikan sebagai ikon eco tourism dan juga wisata budaya. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah potensi ini secara optimal. Karena itu berbagai sarana pendukung harus terus dilengkapi dan dibenahi, agar wisatawan yang berkunjung merasa betah dan nyaman.

 

Ketiga, terkait dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), saya mengharapkan agar Pemko Lhokseumawe bisa mendukung Langkah Percepatan Realisasi Investasi Melalui KEK Arun Lhokseumawe yang akan dijalankan ke depan. Nanti akan dibentuk Dewan Kawasan Ekonomi Khusus, dan Administratur KEK Arun-Lhokseumawe. Insya Allah, setelah selesainya masalah administrasi dan teknis, nanti akan dilaunching KEK Arun-Lhokseumawe bersamaan dengan ground breaking Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas Arun 2 Lhokseumawe. Untuk itu, sebagai pucuk pimpinan di Kota Lhokseumawe, saya mengharapkan Saudara dapat menyiapkan langkah-langkah untuk peningkatan ekonomi di sektor industri dan jasa di kota ini.

Keempat, sesuai dengan visi utama Pemerintah Aceh dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani, kami mengharapkan agar di bawah kepemimpinan saudara Standar Pelayanan Minimal bagi pelayanan publik di wilayah ini dapat terlaksana dengan optimal. Perhatikan aspek pelayanan ini dalam setiap perencanaan pembangunan yang disiapkan. Bekerjalah dengan mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas.

 

Kelima, di Lhokseumawe terdapat Pelabuhan Krueng Geukueh yang bisa dimanfaatkan untuk perdagangan ekspor/impor. Upayakan untuk menghidupkan pelabuhan tersebut demi meningkatkan ekonomi masyarakat.

 

Keenam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Gubernur juga merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Gubernur memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di kabupaten/kota. Sehubungan dengan itu, saya meminta saudara senantiasa menjalin komunikasi dan kerjasama dengan kami agar kita dapat merancang dan mensinergikan pembangunan dengan baik.

 

Acara yang dihadiri sejumlah pejabat penting tersebut berlangsung tertib dan lancar. Terlihat ratusan polisi mengamankan lokasi hingga prosesi pelantikan usai.

 

Sumber : Lintas Aceh.com

ISTILAH-ISTILAH DPRK

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

Tentukan Pilihan Anda

Pendapat Anda Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe ?