LHOKSEUMAWE. Siswa kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) Sukma Bangsa melakukan silaturahmi dengan mengunjungi Kantor DPRK Lhoksumawe Kehadiran para pelajar tersebut dalam rangka kegiatan School Visit.

Kedatangan 45 pelajar disambut langsung Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T.Sofianus dan didampingi oleh anggota Dewan Komisi D bidang Pendidikan, Jailani Usman, SH,MH, Jumat 11 Agustus 2017.

"Biasanya mahasiswa atau siswa  datang ke DPR mau demo, tapi alhamdulilah kali ini datang untuk belajar," ungkap salah satu anggota dewan di ruang sidang paripurna.

Dalam kegiatan yang berlangsung lebih kurang 2 jam, beberapa siswa bertanya seputar peran dan fungsi DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pendidikan. 

Susan Sovia, guru PKN sekaligus pendamping pada kegiatan tersebut menyatakan, kegiatan School Visit ke DPRK Lhokseumawe bertujuan agar siswa mampu memahami teori berdasarkan realitas. Belajar tidak harus selalu di dalam kelas, saat siswa terjun secara langsung dan melihat fakta di lapangan mereka akan mampu berfikir kritis.

 

"Kedatangan kami ke DPRK terkait dengan materi Lembaga - lembaga Negara pada pelajaran PKN, ketika siswa mendapatkan penjelasan langsung dari anggota Dewan maka mereka akan lebih faham," tambah Guru PKN Nova.

Diakhir kegiatan, Anggota Dewan menyerahkan cendera mata kepada SMA Sukma Bangsa yang diterima oleh Guru pembimbing, begitu juga dari SMA Sukma menyerahkan Cendera mata kepada perwakilan DPRK Lhokseumawe.

 

Sumber : Aceh Net

 

LHOKSEUMAWE  – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada Rabu, 12 Juli 2016 di DPRK Lhokseumawe melantik Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe periode 2017-2022. Pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih ini dilakukan dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRK Lhokseumawe dihadapan Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe.

Dalam Pelantikan ini, dihadiri seluruh forum komunikasi pemerintah daerah (forkopimda) Kota Lhokseumawe, pejabat daerah, dan juga turut hadir mantan Wakil Gubernur Aceh Muzakkir Manaf dan Jumlah undangan yang disebar untuk acara pelantikan, mencapai 1.000 undangan lebih. Tamu yang diundang, yakni unsur Forkopimda, kepala satuan kerja perangkat kota (SKPK), ketua partai politik nasional, ketua partai lokal, tokoh masyarakat, ulama, imum mukim, para kepala desa (keuchik) dan berbagai unsur lainnya.

Berdasarkan Surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan Kota Lhokseumawe, Ramli, S.Sos, M.Kes, Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe diangkat dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11- 2984 tahun 2017 tanggal        2 Mei 2017.

 

Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Aceh menyampaikan beberapa pesan dan program Pemerintah Aceh kepada walikota dan wakil Walikota terpilih agar saling menjaga komunikasi dengan baik guna bersama-sama membangun Aceh yang lebih baik.

 

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Irwandi juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe, Pimpinan dan Anggota DPR Kota Lhokseumawe, KIP dan Panwas Kota Lhokseumawe, TNI-Polri, para pejabat sipil dan militer, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan Pilkada di daerah ini.

Dijelaskan Irwandi juga, sebagaimana kita ketahui, Lhokseumawe merupakan kota pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001. Sejak diresmikan sebagai kota otonom 16 tahun silam,  Lhokseumawe termasuk salah satu daerah pemekaran yang cukup sukses, karena mampu mengoptimalkan potensi yang ada.

 

Sebagai kota yang berada di jalur timur Sumatera - atau persis di tengah-tengah Kota Banda Aceh dan Medan-Kota Lhokseumawe berpotensi sebagai jalur distribusi dan perdagangan bagi kota-kota besar lain yang ada di sekitarnya. Disamping sebagai pusat bisnis dan jasa, Lhokseumawe juga punya beberapa potensi yang layak untuk dikembangkan, seperti sektor pertanian rakyat dan sektor perikanan. Bahkan untuk sektor perikanan, Kota Lhokseumawe tercatat sebagai salah satu daerah penghasil ikan cukup potensial dengan produksi ikan tangkap sekitar 7.405 ton per tahun. Kedudukannya sebagai wilayah yang masuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), juga semakin memperkuat potensi yang dimiliki kota ini.

 

Semua potensi ini tentu merupakan modal berharga bagi pembangunan kota ini di masa depan. Oleh karena itu saya berharap saudara Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad mampu mengoptimalkan potensi itu untuk pendapatan daerah.

 

Selain itu, pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa secara garis besar, program RPJM Aceh 2017-2022 yang kami siapkan mengusung visi “Terwujudnya Aceh damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.” 

 

Visi ini akan diuraikan lagi dalam beberapa program prioritas, yaitu: Aceh Seujahtra,  Aceh SIAT, Aceh Caròng, Aceh Energi, Aceh Meugoë dan Meulaôt, Acèh Troë, Acèh Kreatif, Acèh Kaya, Acèh Peumulia, Acèh Damê, Acèh Meuadab, Acèh Teuga, Acèh Green, Acèh Seuninya, dan Acèh Seumeugot; yang kesemuanya tersebut merupakan isu-isu kebijakan yang digali dari kondisi riil masa sekarang dan kebutuhan rakyat Aceh dimasa yang akan datang.

 

Menurut ketentuan, RPJM Aceh ini nantinya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah ini untuk lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen RPJM di Kota Lhokseumawe, harus mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan Aceh dan dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Dengan demikian program yang kita siapkan akan saling bersinergi, dan mampu memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah.

Sejalan dengan harapan itu, kepada Walikota dan Wakil Walikota yang baru saja dilantik, saya mengharapkan perhatiannya terhadap hal-hal sebagai berikut:

 

Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa yang patut menjadi perhatian kita ke depan untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya adalah Investasi. Dalam hal investasi kita harus menciptakan iklim yang mendukung agar investor mau menanamkan investasi di Aceh, antara lain dengan menghadirkan kenyamanan, keamanan, kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta proses pengurusan yang bebas pungli, cepat dan efisien.

 

Kedua, kita harus melakukan pengembangan pariwisata. Lhokseumawe dalam hal ini punya banyak tempat wisata yang bisa dijadikan sebagai ikon eco tourism dan juga wisata budaya. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah potensi ini secara optimal. Karena itu berbagai sarana pendukung harus terus dilengkapi dan dibenahi, agar wisatawan yang berkunjung merasa betah dan nyaman.

 

Ketiga, terkait dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), saya mengharapkan agar Pemko Lhokseumawe bisa mendukung Langkah Percepatan Realisasi Investasi Melalui KEK Arun Lhokseumawe yang akan dijalankan ke depan. Nanti akan dibentuk Dewan Kawasan Ekonomi Khusus, dan Administratur KEK Arun-Lhokseumawe. Insya Allah, setelah selesainya masalah administrasi dan teknis, nanti akan dilaunching KEK Arun-Lhokseumawe bersamaan dengan ground breaking Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas Arun 2 Lhokseumawe. Untuk itu, sebagai pucuk pimpinan di Kota Lhokseumawe, saya mengharapkan Saudara dapat menyiapkan langkah-langkah untuk peningkatan ekonomi di sektor industri dan jasa di kota ini.

Keempat, sesuai dengan visi utama Pemerintah Aceh dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani, kami mengharapkan agar di bawah kepemimpinan saudara Standar Pelayanan Minimal bagi pelayanan publik di wilayah ini dapat terlaksana dengan optimal. Perhatikan aspek pelayanan ini dalam setiap perencanaan pembangunan yang disiapkan. Bekerjalah dengan mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas.

 

Kelima, di Lhokseumawe terdapat Pelabuhan Krueng Geukueh yang bisa dimanfaatkan untuk perdagangan ekspor/impor. Upayakan untuk menghidupkan pelabuhan tersebut demi meningkatkan ekonomi masyarakat.

 

Keenam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Gubernur juga merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Gubernur memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di kabupaten/kota. Sehubungan dengan itu, saya meminta saudara senantiasa menjalin komunikasi dan kerjasama dengan kami agar kita dapat merancang dan mensinergikan pembangunan dengan baik.

 

Acara yang dihadiri sejumlah pejabat penting tersebut berlangsung tertib dan lancar. Terlihat ratusan polisi mengamankan lokasi hingga prosesi pelantikan usai.

 

Sumber : Lintas Aceh.com

LHOKSEUMAWE  – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada Rabu, 12 Juli 2016 di DPRK Lhokseumawe melantik Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe periode 2017-2022. Pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih ini dilakukan dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRK Lhokseumawe dihadapan Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe.

Dalam Pelantikan ini, dihadiri seluruh forum komunikasi pemerintah daerah (forkopimda) Kota Lhokseumawe, pejabat daerah, dan juga turut hadir mantan Wakil Gubernur Aceh Muzakkir Manaf dan Jumlah undangan yang disebar untuk acara pelantikan, mencapai 1.000 undangan lebih. Tamu yang diundang, yakni unsur Forkopimda, kepala satuan kerja perangkat kota (SKPK), ketua partai politik nasional, ketua partai lokal, tokoh masyarakat, ulama, imum mukim, para kepala desa (keuchik) dan berbagai unsur lainnya.

Berdasarkan Surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan Kota Lhokseumawe, Ramli, S.Sos, M.Kes, Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe diangkat dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11- 2984 tahun 2017 tanggal        2 Mei 2017.

 

Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Aceh menyampaikan beberapa pesan dan program Pemerintah Aceh kepada walikota dan wakil Walikota terpilih agar saling menjaga komunikasi dengan baik guna bersama-sama membangun Aceh yang lebih baik.

 

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Irwandi juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe, Pimpinan dan Anggota DPR Kota Lhokseumawe, KIP dan Panwas Kota Lhokseumawe, TNI-Polri, para pejabat sipil dan militer, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan Pilkada di daerah ini.

Dijelaskan Irwandi juga, sebagaimana kita ketahui, Lhokseumawe merupakan kota pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001. Sejak diresmikan sebagai kota otonom 16 tahun silam,  Lhokseumawe termasuk salah satu daerah pemekaran yang cukup sukses, karena mampu mengoptimalkan potensi yang ada.

 

Sebagai kota yang berada di jalur timur Sumatera - atau persis di tengah-tengah Kota Banda Aceh dan Medan-Kota Lhokseumawe berpotensi sebagai jalur distribusi dan perdagangan bagi kota-kota besar lain yang ada di sekitarnya. Disamping sebagai pusat bisnis dan jasa, Lhokseumawe juga punya beberapa potensi yang layak untuk dikembangkan, seperti sektor pertanian rakyat dan sektor perikanan. Bahkan untuk sektor perikanan, Kota Lhokseumawe tercatat sebagai salah satu daerah penghasil ikan cukup potensial dengan produksi ikan tangkap sekitar 7.405 ton per tahun. Kedudukannya sebagai wilayah yang masuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), juga semakin memperkuat potensi yang dimiliki kota ini.

 

Semua potensi ini tentu merupakan modal berharga bagi pembangunan kota ini di masa depan. Oleh karena itu saya berharap saudara Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad mampu mengoptimalkan potensi itu untuk pendapatan daerah.

 

Selain itu, pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa secara garis besar, program RPJM Aceh 2017-2022 yang kami siapkan mengusung visi “Terwujudnya Aceh damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.” 

 

Visi ini akan diuraikan lagi dalam beberapa program prioritas, yaitu: Aceh Seujahtra,  Aceh SIAT, Aceh Caròng, Aceh Energi, Aceh Meugoë dan Meulaôt, Acèh Troë, Acèh Kreatif, Acèh Kaya, Acèh Peumulia, Acèh Damê, Acèh Meuadab, Acèh Teuga, Acèh Green, Acèh Seuninya, dan Acèh Seumeugot; yang kesemuanya tersebut merupakan isu-isu kebijakan yang digali dari kondisi riil masa sekarang dan kebutuhan rakyat Aceh dimasa yang akan datang.

 

Menurut ketentuan, RPJM Aceh ini nantinya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah ini untuk lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen RPJM di Kota Lhokseumawe, harus mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan Aceh dan dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Dengan demikian program yang kita siapkan akan saling bersinergi, dan mampu memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah.

Sejalan dengan harapan itu, kepada Walikota dan Wakil Walikota yang baru saja dilantik, saya mengharapkan perhatiannya terhadap hal-hal sebagai berikut:

 

Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa yang patut menjadi perhatian kita ke depan untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya adalah Investasi. Dalam hal investasi kita harus menciptakan iklim yang mendukung agar investor mau menanamkan investasi di Aceh, antara lain dengan menghadirkan kenyamanan, keamanan, kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta proses pengurusan yang bebas pungli, cepat dan efisien.

 

Kedua, kita harus melakukan pengembangan pariwisata. Lhokseumawe dalam hal ini punya banyak tempat wisata yang bisa dijadikan sebagai ikon eco tourism dan juga wisata budaya. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah potensi ini secara optimal. Karena itu berbagai sarana pendukung harus terus dilengkapi dan dibenahi, agar wisatawan yang berkunjung merasa betah dan nyaman.

 

Ketiga, terkait dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), saya mengharapkan agar Pemko Lhokseumawe bisa mendukung Langkah Percepatan Realisasi Investasi Melalui KEK Arun Lhokseumawe yang akan dijalankan ke depan. Nanti akan dibentuk Dewan Kawasan Ekonomi Khusus, dan Administratur KEK Arun-Lhokseumawe. Insya Allah, setelah selesainya masalah administrasi dan teknis, nanti akan dilaunching KEK Arun-Lhokseumawe bersamaan dengan ground breaking Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas Arun 2 Lhokseumawe. Untuk itu, sebagai pucuk pimpinan di Kota Lhokseumawe, saya mengharapkan Saudara dapat menyiapkan langkah-langkah untuk peningkatan ekonomi di sektor industri dan jasa di kota ini.

Keempat, sesuai dengan visi utama Pemerintah Aceh dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani, kami mengharapkan agar di bawah kepemimpinan saudara Standar Pelayanan Minimal bagi pelayanan publik di wilayah ini dapat terlaksana dengan optimal. Perhatikan aspek pelayanan ini dalam setiap perencanaan pembangunan yang disiapkan. Bekerjalah dengan mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas.

 

Kelima, di Lhokseumawe terdapat Pelabuhan Krueng Geukueh yang bisa dimanfaatkan untuk perdagangan ekspor/impor. Upayakan untuk menghidupkan pelabuhan tersebut demi meningkatkan ekonomi masyarakat.

 

Keenam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Gubernur juga merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Gubernur memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di kabupaten/kota. Sehubungan dengan itu, saya meminta saudara senantiasa menjalin komunikasi dan kerjasama dengan kami agar kita dapat merancang dan mensinergikan pembangunan dengan baik.

 

Acara yang dihadiri sejumlah pejabat penting tersebut berlangsung tertib dan lancar. Terlihat ratusan polisi mengamankan lokasi hingga prosesi pelantikan usai.

 

Sumber : Lintas Aceh.com

LHOKSEUMAWE - Wakil Walikota Lhokseumawe, Nazaruddin pada Rabu/Kamis Malam,     5 Juli 2017  menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Masa Jabatan Walikota Lhokseumawe Periode 2012-2017 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) setempat.

Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRK Lhokseumawe M Yasir, didampingi wakil ketua Suryadi, SE, MM. Hadir sejumlah anggota DPRK lainnya. Sedangkan tamu yang hadir selain dihadiri oleh Wakil Walikota turut didampingi juga Oleh sekda Lhokseumawe, Bukhari, AKS serta diikuti juga oleh sejumlah SKPD.

Sidang itu berlangsung singkat. Usai membuka sidang oleh Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Suryadi, SE,MM langsung mempersilakan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, M.Nazaruddin membacakan pidatonya.

Usai berpidato, dilanjutkan penyerahan LKPJ dari Wakil Wali Kota Lhokseumawe M.Nazaruddin kepada Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe Suuryadi,SE,MM yang turut didampingi oleh Ketua DPRK, M Yasir. Lalu sidang ditutup. Pimpinan DPRK mengatakan, setelah menerima LKPJ tersebut, dewan akan mempelajarinya dan Setelah itu baru digelar sidang paripurna rekomendasi terhadap LPKJ Wali Kota tersebut. (Rzl)

Pada Kamis (23/3) bertempat di Gedung DPRK Lhokseumawe, dilaksanakannya Kegiatan rapat paripurna istimewa DPRK Lhokseumawe terhadap penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta pengumuman akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode Tahun 2012-2017 dengan dihadiri oleh Seluruh Pimpinan DPRK serta sejumlah Anggota DPRK, Unsur Muspida Plus, Wakil Walikota Lhokseumawe, M.Nazaruddin, Ketua KIP Lhokseumawe, Anggota Komisioner KIP, Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, Sekda Kota Lhokseumawe, Ketua KPA Wil.Pase, Tgk.Zulkarnaini, serta para Asisten dan SKPK dan para undangan yang lain.

Kegiatan dibuka oleh Ketua DPRK, M.Yasir dengan penyampaian pidato rapat paripurna istimewa DPRK Lhokseumawe tentang penetapan calon Walikota terpilih serta pengumuman  akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe periode Tahun 2012-2017. Selanjutnya pembacaan hasil penetapan yg disampaikan oleh M.Yasir sebagai berikut

Berdasarkan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe nomor: 14/HK.03.1-kpt/1173/KPU-Kot/lll/2017 tentang penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dlm pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 dan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan implikasi surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan DPRD Kabupaten/Kota mengumumkan dalam rapat paripurna istimewa hasil penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih oleh KIP Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur serta juga mengumumkan akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya.

Dalam Pidato Pengantarnya Ketua DPRK, M.Yasir menyampaikan bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disamping Walikota sebagai pemimpin daerah yang dibantu oleh Wakil Walikota dan menjalankan tugas eksekutif, DPRK adalah juga bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan yang menjalankan tugas Legislatif. Oleh karena itu, dalam kedudukan ini, bahwa DPR Kota Lhokseumawe akan sangat terbuka untuk bekerja sama dan mendukung setiap kebijakan Sdr. Walikota, sepanjang itu dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan untuk Kota Lhokseumawe dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu sebagai pembawa amanah atau wakil rakyat DPRK Lhokseumawe juga akan terus menerus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, agar semuanya tetap dan selalu berada pada jalan yang benar. Pelaksanaan fungsi DPRK akan semakin ditingkatkan, karena kita telah bertekad untuk mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang baik, bersih dan benar, yang bebas dari KKN dengan menjalankan prinsip Pemerintahan yang baik.

Selanjutnya disampaikan juga bahwa akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe periode 2012-2017 Sdr. Suaidi Yahya dan Sdr. Nazaruddin berakhir pada tanggal 5 Juli 2017 dan penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada pemilihan tahun 2017, pasangan calon nomor urut 4 Sdr. Suaidi Yahya dan Sdr. Yusuf Muhammad, SE.,M.S.M dengan perolehan suara sebanyak 33.129 (tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan) suara atau 45,23% (empat puluh lima koma dua puluh tiga persen) dari total suara sah sebagai Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih hasil pemilihan tahun 2017. (Rzl)

Pada Kamis (23/3) bertempat di Gedung DPRK Lhokseumawe, dilaksanakannya Kegiatan rapat paripurna istimewa DPRK Lhokseumawe terhadap penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta pengumuman akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode Tahun 2012-2017 dengan dihadiri oleh Seluruh Pimpinan DPRK serta sejumlah Anggota DPRK, Unsur Muspida Plus, Wakil Walikota Lhokseumawe, M.Nazaruddin, Ketua KIP Lhokseumawe, Anggota Komisioner KIP, Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, Sekda Kota Lhokseumawe, Ketua KPA Wil.Pase, Tgk.Zulkarnaini, serta para Asisten dan SKPK dan para undangan yang lain.

Kegiatan dibuka oleh Ketua DPRK, M.Yasir dengan penyampaian pidato rapat paripurna istimewa DPRK Lhokseumawe tentang penetapan calon Walikota terpilih serta pengumuman  akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe periode Tahun 2012-2017. Selanjutnya pembacaan hasil penetapan yg disampaikan oleh M.Yasir sebagai berikut

Berdasarkan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe nomor: 14/HK.03.1-kpt/1173/KPU-Kot/lll/2017 tentang penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dlm pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 dan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan implikasi surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan DPRD Kabupaten/Kota mengumumkan dalam rapat paripurna istimewa hasil penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih oleh KIP Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur serta juga mengumumkan akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya.

Dalam Pidato Pengantarnya Ketua DPRK, M.Yasir menyampaikan bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disamping Walikota sebagai pemimpin daerah yang dibantu oleh Wakil Walikota dan menjalankan tugas eksekutif, DPRK adalah juga bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan yang menjalankan tugas Legislatif. Oleh karena itu, dalam kedudukan ini, bahwa DPR Kota Lhokseumawe akan sangat terbuka untuk bekerja sama dan mendukung setiap kebijakan Sdr. Walikota, sepanjang itu dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan untuk Kota Lhokseumawe dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu sebagai pembawa amanah atau wakil rakyat DPRK Lhokseumawe juga akan terus menerus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, agar semuanya tetap dan selalu berada pada jalan yang benar. Pelaksanaan fungsi DPRK akan semakin ditingkatkan, karena kita telah bertekad untuk mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang baik, bersih dan benar, yang bebas dari KKN dengan menjalankan prinsip Pemerintahan yang baik.

Selanjutnya disampaikan juga bahwa akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe periode 2012-2017 Sdr. Suaidi Yahya dan Sdr. Nazaruddin berakhir pada tanggal 5 Juli 2017 dan penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada pemilihan tahun 2017, pasangan calon nomor urut 4 Sdr. Suaidi Yahya dan Sdr. Yusuf Muhammad, SE.,M.S.M dengan perolehan suara sebanyak 33.129 (tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan) suara atau 45,23% (empat puluh lima koma dua puluh tiga persen) dari total suara sah sebagai Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih hasil pemilihan tahun 2017. (Rzl)

Pimpinan DPRK pada Kamis, (16/3) bertempat diruang Sekwan Kantor DPRK Lhokserumawe menerima penyerahan berkas hasil Pilkada Kota Lhoseumawe untuk dilakukan tahapan proses selanjutnya, berupa Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Calon Walikota Lhokseumawe, kemudian dilanjutkan dengan pengurusan surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Mendagri melalui Biro Tata Pemerintahan Provinsi Aceh.

Penyerahan Berkas ini disampaikan oleh Ketua KIP, Syahril M.Daud yang didampingi oleh anggota KIP serta Panwas Kota Lhokseumawe dan diterima oleh Pimpinan DPRK, Suryadi,SE,MM didampingi Oleh T.Sofianus, dan Sekwan, Ramli, S.Sos,M.Kes serta Kabag Hukum dan Humas Iskandar, SH, dalam berkas tersebut berisi dokumen bakal calon, surat Mahkamah Konstitusi tentang penetapan pasangan calon, Surat Penetapan dari KPU, Keputusan KIP Kota Lhokseumawe, serta Kelengkapan Berkas kedua Pasangan calon tersebut.

Penyerahan Berkas ini dilakukan setelah KIP melakukan Rapat Pleno pada Rabu (15/3) tentang penetapan pasangan Suaidi Yahya/Yusuf Muhammad sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2017-2022.(Rzl)

Senin, 27 Februari DPRK Lhokseumawe mengadakan Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017, rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK M.Yasir dan Wakil Ketua DPRK T.Sofianus.

Rapat paripuna tersebut dihadiri Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, Sekda serta sejumlah SKPK, setelah Rapat dibuka Oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, M.Yasir, dilanjutkan dengan Laporan Gabungan Komisi yang disampaikan Oleh Tarmizi A.Wahab, dilanjutkan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang disampaikan oleh Irwan Yusuf,yang memberi masukkan dan saran terkait dengan Bidang Dinas Syarit Islam yang diharapkan dalam penerapan Syariat Islam harus benar-benar dapat dilaksanakan sesuai pelaksanaan Syariat islam secara Kaffah sehingga benar-benar mencerminkan Kota Lhokseumawe yang Madani, dan dilanjutkan dengan Pandangan Akhir Fraksi Koalisi yang disampaikan oleh Azhar Mahmud, dengan menyingkapi terhadap pengembangan Pariwisata di Kota Lhokseumawe yang tidak tersentuh kaidah-kaidah dalam penerapan wisata Islami, yang mempunyai tanggungjawab moral dan spritual  mengingat kota Lhokseumawe merupakan daerah yang pertama sekali menerapkan Hukum Syariat Islam maka diharapkan agar dapat menerapkan dan menciptakan pariwisata yang bernuansa Islami, sedangkan Fraksi Demokrat Bersatu dalam Pidato Fraksinya yang disampaikan oleh Ketua Fraksi, Roslina,S.Kom menyatakan bahwa seiring dengan perubahan SOTK Kota Lhokseumawe maka diikuti juga dengan Perubahan RPJM,  dimana posisi RPJM ini  sangat sterategis dalam pembangunan daerah dan sudah barang tentu dalam penyusunan serta pembahasannya harus dilakukan dengan normative, partisipatif dan penuh dengan kesungguhan agar memastikan visi, misi dan program dapat diwujudkan dan dilaksanakan oleh Walikota dan jajarannya. RPJM merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang  memuat strategi, kebijakan umum, program perangkat daerah dan lintas perangkat, kewilayahan dan lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang bersifat indikatif untuk 5 tahun,  RPJM berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun kebijakan strategis, menyusun RKPD dan menjadi acuan dasar bagi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, disamping itu juga berfungsi membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan harapannya dengan sisa waktu ini perubahan Susunan Organisasi Tugas kinerja SKPD yang masuk dalam RPJM, agar arah pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Lhokseumawe, Fraksi Demokrat Bersatu menyatakan, terkait perubahan  RPJM dibutuhkan komitmen yang serius dari Pemko Lhokseumawe untuk merealisasikan program-program unggulan yang tertuang dalam rancangan perubahan RPJM ini, Rencana program haruslah sistematis, terukur, terarah dan dibarengi metodologi yang jelas. Sehingga target pelaksanaan program bisa terealisasi seperti masalah kemiskinan dan pengangguran oleh karena itu perubahan RPJM  ini harus diproyeksikan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah selama ini. Kami meminta agar Walikota bisa mengejar target-target yang belum tercapai pada sisa masa pemerintahannya.

Dalam pandangannya semua Fraksi menerima terhadap perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe. (Rzl)

Lhokseumawe- Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dan Pemerintah Kota Lhokseumawe akhirnya menyepakati dan mengesahkan Rancangan Qanun APBK Anggaran Tahun 2017  menjadi Qanun Kota Lhokseumawe, Pengesahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di gedung DPRK Lhokseumawe, Senin 27 Februari 2017.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRK M. Yasir dan Turut hadir Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Pimpinan dan anggota DPRK Lhokseumawe, sekwan, para SKPK, serta para undangan lainnya.

Dalam persetujuan APBK kali ini, Pendapatan ditetapkan sebesar Rp.882.067.739.714,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp.905.824.453.232,- yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan untuk penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.24.756.713.518, berupa SILPA Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan Pengeluaran Pembiayan Daerah dianggarakan sebesar Rp.1.000.000.000,- yang dianggarkan dalam bentuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sehingga diperoleh Pembiayaan Netto Sebesar Rp.23.756.713.518,-

Sebelum pengesahan dilakukan, terlebih dahulu disampaikan Laporan gabungan Komisi dan Pendapat Akhir Fraksi, dimana dalam Laporan Gabungan Komisi yang disampaikan oleh Faisal Rasyidis selaku Pelapor menyororti terhadap belanja daerah digunakan untuk pelaksaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayana minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional dan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu terkait dengan kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBK 2017, supaya memperhatikan keadaan Fiskal Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016 yang mengalami kurang pembayaran yang disebabkan tidak tercapainya target pendapatan, sehingga banyak kegiatan Tahun 2016 yang tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2017 supaya dapat direalisasikan.

Selanjutnya Fraksi Partai Aceh sebagaimana disampaikan oleh Dicky Saputra, dalam penyampaian Akhir Fraksi menyoroti tentang Pemanfaatan Dana Otsus agar menjadi prioritas Utama dalam segala Sektor,  jangan hanya terfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pembangunan pertumbuhan ekonomi seperti program Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat luas, selain itu Fraksi PA juga menyoroti terhadap beberapa Dinas yang baru terbentuk misal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Infokom, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata agar dapat bersinergi serta melakukan peningkatan Kinerja yang menjunjung tinggi Norma Agama dan Kearifan Lokal.

Untuk Fraksi Koalisi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Fraksi, Azhar Mahmud menyoroti terkait dengan Permendagri No. 52 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa salah satu prinsip penyusunan APBD/APBK didasarkan pada prinsip tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, tentu saja pengajuan KUA PPAS dan RAPBK Tahun 2017 ini tidak lagi memenuhi azas tersebut. Oleh karena itu, dengan prinsip tersebut Fraksi Koalisi meminta agar kelak pengajuan KUA PPAS dan RAPBK perubahan Tahun Anggaran 2017 dan RAPBK tahun-tahun anggaran berikutnya benar-benar disampaikan ke DPRK sesuai dengan azas tepat waktu, selain itu Fraksi Koalisi menghimbau kepada Pemerintah dengan Dinas Terkait agar qanun-qanun yang telah ditetapkan dalam realisasinya dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah,

Pendapat Akhir Fraksi Demokrat Bersatu yang disampaikan Oleh Sekretaris Fraksinya, H. Abdul Manan Jalil, menyampaikan bahwa di tengah defisit anggaran yang tak kunjung usai, fraksi Demokrat Bersatu mengharapkan APBK 2017 ini harus mampu memberikan prioritas sesuai arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe sebagaimana yang telah tertuang didalam Rancangan Qanun APBK Tahun 2017 dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi dan kemampuan keuangan daerah serta meminta pemerintah daerah lebih kreatif menggali sumber penghasilan daerah,  defisit APBK 2016 merupakan bentuk kekurangan pemerintah melepaskan diri dari ketergantungan terhadap DAK, sejauh ini belum ada terobosan menyiasati perekonomian daerah yang menjadi pengganti pendapatan tersebut, Tidak ada kemajuan signifikan untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selain itu kesalahan dalam manajemen Anggaran juga harus menjadi catatan tersendiri, dimana dalam hal penganggaran tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan asumsi-asumsi Oleh karena itu, F-DB menilai bahwa  APBK Tahun Anggaran 2017 adalah APBK yang perlu penyehatan, pembenahan dan perubahan strategi dalam menggali serta mengelola segenap potensi yang ada demi penyehatan APBK untuk tahun-tahun berikutnya

dan setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian Surat Keputusan DPRK tentang Qanun APBK 2017 yang bacakan oleh Sekwan DPRK Lhokseumawe, Ramli, S.Sos,M.Kes.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota dan DPRK Lhokseumawe serta sambutan dari Walikota Lhokseumawe menyampaikan ucapan terima kasih  kepada masing-masing komisi yang telan menyampaikan Laporan Gabungannya, kepada Anggota Fraksi dan Tim Anggaran DPRK serta Tim Anggaran Pemerintah Kota  yang telah bekerja maksimal sehingga mendapat persetujuan dan ditetapkan Rancangan Qanun APBK Tahun 2017 menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

Sebanyak 3 fraksi di DPRK Lhokseumawe telah menyampaikan pendapat akhirnya, serta menerima dan menyetujui Rancangan Qanun APBK 2017 menjadi Qanun Kota Lhokseumawe. (Rzl) 

Lhokseumawe- Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dan Pemerintah Kota Lhokseumawe akhirnya menyepakati dan mengesahkan Rancangan Qanun APBK Anggaran Tahun 2017  menjadi Qanun Kota Lhokseumawe, Pengesahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di gedung DPRK Lhokseumawe, Senin 27 Februari 2017.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRK M. Yasir dan Turut hadir Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Pimpinan dan anggota DPRK Lhokseumawe, sekwan, para SKPK, serta para undangan lainnya.

Dalam persetujuan APBK kali ini, Pendapatan ditetapkan sebesar Rp.882.067.739.714,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp.905.824.453.232,- yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan untuk penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.24.756.713.518, berupa SILPA Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan Pengeluaran Pembiayan Daerah dianggarakan sebesar Rp.1.000.000.000,- yang dianggarkan dalam bentuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sehingga diperoleh Pembiayaan Netto Sebesar Rp.23.756.713.518,-

Sebelum pengesahan dilakukan, terlebih dahulu disampaikan Laporan gabungan Komisi dan Pendapat Akhir Fraksi, dimana dalam Laporan Gabungan Komisi yang disampaikan oleh Faisal Rasyidis selaku Pelapor menyororti terhadap belanja daerah digunakan untuk pelaksaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayana minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional dan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu terkait dengan kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBK 2017, supaya memperhatikan keadaan Fiskal Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016 yang mengalami kurang pembayaran yang disebabkan tidak tercapainya target pendapatan, sehingga banyak kegiatan Tahun 2016 yang tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2017 supaya dapat direalisasikan.

Selanjutnya Fraksi Partai Aceh sebagaimana disampaikan oleh Dicky Saputra, dalam penyampaian Akhir Fraksi menyoroti tentang Pemanfaatan Dana Otsus agar menjadi prioritas Utama dalam segala Sektor,  jangan hanya terfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pembangunan pertumbuhan ekonomi seperti program Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat luas, selain itu Fraksi PA juga menyoroti terhadap beberapa Dinas yang baru terbentuk misal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Infokom, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata agar dapat bersinergi serta melakukan peningkatan Kinerja yang menjunjung tinggi Norma Agama dan Kearifan Lokal.

Untuk Fraksi Koalisi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Fraksi, Azhar Mahmud menyoroti terkait dengan Permendagri No. 52 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa salah satu prinsip penyusunan APBD/APBK didasarkan pada prinsip tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, tentu saja pengajuan KUA PPAS dan RAPBK Tahun 2017 ini tidak lagi memenuhi azas tersebut. Oleh karena itu, dengan prinsip tersebut Fraksi Koalisi meminta agar kelak pengajuan KUA PPAS dan RAPBK perubahan Tahun Anggaran 2017 dan RAPBK tahun-tahun anggaran berikutnya benar-benar disampaikan ke DPRK sesuai dengan azas tepat waktu, selain itu Fraksi Koalisi menghimbau kepada Pemerintah dengan Dinas Terkait agar qanun-qanun yang telah ditetapkan dalam realisasinya dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah,

Pendapat Akhir Fraksi Demokrat Bersatu yang disampaikan Oleh Sekretaris Fraksinya, H. Abdul Manan Jalil, menyampaikan bahwa di tengah defisit anggaran yang tak kunjung usai, fraksi Demokrat Bersatu mengharapkan APBK 2017 ini harus mampu memberikan prioritas sesuai arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe sebagaimana yang telah tertuang didalam Rancangan Qanun APBK Tahun 2017 dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi dan kemampuan keuangan daerah serta meminta pemerintah daerah lebih kreatif menggali sumber penghasilan daerah,  defisit APBK 2016 merupakan bentuk kekurangan pemerintah melepaskan diri dari ketergantungan terhadap DAK, sejauh ini belum ada terobosan menyiasati perekonomian daerah yang menjadi pengganti pendapatan tersebut, Tidak ada kemajuan signifikan untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selain itu kesalahan dalam manajemen Anggaran juga harus menjadi catatan tersendiri, dimana dalam hal penganggaran tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan asumsi-asumsi Oleh karena itu, F-DB menilai bahwa  APBK Tahun Anggaran 2017 adalah APBK yang perlu penyehatan, pembenahan dan perubahan strategi dalam menggali serta mengelola segenap potensi yang ada demi penyehatan APBK untuk tahun-tahun berikutnya

dan setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian Surat Keputusan DPRK tentang Qanun APBK 2017 yang bacakan oleh Sekwan DPRK Lhokseumawe, Ramli, S.Sos,M.Kes.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota dan DPRK Lhokseumawe serta sambutan dari Walikota Lhokseumawe menyampaikan ucapan terima kasih  kepada masing-masing komisi yang telan menyampaikan Laporan Gabungannya, kepada Anggota Fraksi dan Tim Anggaran DPRK serta Tim Anggaran Pemerintah Kota  yang telah bekerja maksimal sehingga mendapat persetujuan dan ditetapkan Rancangan Qanun APBK Tahun 2017 menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

Sebanyak 3 fraksi di DPRK Lhokseumawe telah menyampaikan pendapat akhirnya, serta menerima dan menyetujui Rancangan Qanun APBK 2017 menjadi Qanun Kota Lhokseumawe. (Rzl) 

Page 1 of 6

ISTILAH-ISTILAH DPRK

ABSTAIN
sikap yang menunjukkan tidak menyatakan pilihan atau tidak memberikan suara dalam suatu pemilihan, karena merasa tidak ada yang cocok atau sebagai ungkapan protes

AD/ART PARTAI POLITIK
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai

ALIANSI POLITIK
ikatan atau persekutuan yang erat antar partai politik atau aktivis politik

AKLAMASI
persetujuan bulat, sebuah keputusan yang dihasilkan dengan cara kesepakatan/persetujuan penuh semua anggota musyawarah atau peserta pemilihan

AMANDEMEN
adalah perubahan

BADAN KEHORMATAN
adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. dan ditetapkan dalam sidang Paripurna

BADAN LEGISLASI
badan yang berkedudukan sebagai pusat pembentukkan undang-undang/ hukum nasional di DPRD

BUPATI
kepala daerah untuk daerah kabupaten

CALON LEGISLATOR (CALEG)
ialah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih

DEMOKRASI
bentuk atau system pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta pemerintah melalui perantara wakil-wakilnya

DEPOLITISASI
kebijakan yang diterapkan untuk menghapus kegiatan politik

DESENTRALISASI POLITIK
pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat daerah-daerah tertentu

DPR
sDewan Perwakilan Rakyat, merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kepada pemerintah

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

DPD
lembaga yang dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan beberapa isu itu. Anggota DPD dipilih melalui pemilu, setiap provinsi diwakili 4 orang

ETIKA
adalah sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan yang harus ditaati oleh segenap Anggota Dewan

ETIKA POLITIK
Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain

EUFORIA POLITIK
Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasaan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat represif berakhir. Pada saat euforia inilah banyak partai politik didirikan masyarakat bak cendawan di musim hujan, seperti terjadi di Indonesia pascajatuhnya Presiden Soeharto

FRAKSI
pengelompokkan anggota DPR berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu

GABUNGAN PARTAI POLITIK
Istilah ini merujuk pada cara pengajuan calon presiden yang bisa dilakukan satu partai politik atau gabungan partai politik.

GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)
sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada

GOOD GOUVERMENT
pemerintahan yang baik

HAK ANGKET
hak DPR/DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

HAK INTERPELASI
hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

HAK IMUNITAS
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga

HAK PILIH
Hak untuk dipilih menjadi anggota DPR atau keanggotaan lain yang sejenis atau lainya

HALUAN POLITIK
Arah atau tujuan politik

ILMU POLITIK
cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik

INCUMBENT
Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu

KAUKUS
sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik

KEBIJAKAN PUBLIK
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan

KOALISI PARTAI
Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama

KODE ETIK
adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etika mengenai aturan perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

LEGITIMASI
kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan

LOBI
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi

MASA RESES
masa DPR atau DPD melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya bertemu konstituen atau melakukan kunjungan kerja, di daerah, di dalam negeri ataupun di luar negeri

MASA SIDANG
DPR atau DPD melakukan kegiatan berupa rapat atau sidang, baik sidang di komisi maupun paripurna, di DPR atau di luar DPR

PARTAI OPOSISI
Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa

PARTAI POLITIK
Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARLEMEN
lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan

PARTAI
perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki asas, tujuan hukum yang semua terencana di bidang politik

PARTAI OPOSISI
perkumpulan beberapa orang yang seasa, setujuan dan sehaluan dimana mereka tidak ikut serta dalam kabinet

PARTAI POLITIK
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus

PARTISIPASI POLITIK
warga dalam berbagai proses politik

POLITIK
ilmu yang membahas tentang keatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan

RAPAT GABUNGAN KOMISI
rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi

RAPAT KERJA
rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pemerintah atau dengan alat kelengkapan DPD, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus

RAPAT PARIPURNA
rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR

RAPAT PARIPURNA LUAR BIASA
rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden dengan persetujuan pimpinan DPR, dikehendaki oleh pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah

RAPAT PLENO
rapat anggota suatu fraksi, komisi, badan, panitia DPR, DPD atau MPR

RDP
Rapat Dengar Pendapat, merupakan rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat pemerintah yang bersangkutan

RDPU
Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu rapat antar komisi, beberapa komisi dalam rapat gabungan komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus denganperseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan

RECALL
pergantian atau pemberhentian anggota DPR antarwaktu yang diajukan oleh partai politik anggota DPR yang bersangkutan kepada pimpinan DPR

REKAYASA POLITIK
sebuah konsep dalam ilmu politik yang berkaitan dengan upaya untuk merancang lembaga-lembaga politik dalam suatu masyarakat

Tentukan Pilihan Anda

Pendapat Anda Tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe ?